ERAMADANI.COM, DENPASAR – Senator H. Bambang Santoso meminta dan berharap agar pemerintah Indonesia panggil Dubes China terkait kasus Muslim yang sedang melanda etnis Uighur.
Kebijakan China terhadap kaum minoritas Uighur di Xinjiang ini telah menyita perhatian Dunia Internasional serta menjadi buah bibir di berbagai belahan dunia.
Berdasarkan laporan aktivis hak asasi manusia, China diduga telah melakukan cuci otak terhadap kaum minoritas di Xinjiang dan menempatkan jutaan orang di kamp-kamp konsentrasi.
Pemerintah Mesti Panggil Dubes China Terkait Kasus Uighur
Atas perlakukan tersebut, Senator DPD RI Provinsi Bali H. Bambang Santoso mengutuk dan mengecam atas perlakukan pemerintahan China ke Muslim Uighur.
Ia menyebutkan kalau masalah domestik, tentu Indonesia tidak ingin mencampuri masalah Uigur,
Namun secara umum itu terkait dengan pelanggaran HAM yang harus diperjuangankan. Terlebih, kasus tersebut terkait dengan umat Muslim.
Merepon kasus tersebut, ia meminta pemerintah yang memiliki kedudukan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan wewenangnya,
Dalam merespon dan menanggani kasus tersebut. Pemerintah harus tegas dalam menentukan sikap, seperti memanggil Dubes China, untuk protes terhadap ini.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, di Madrid, Spanyol, Menlu Indonesia, Retno Marsudi, meminta informasi.
Mengenai perkembangan situasi di Xinjiang terkait dengan kebijakan China terhadap kaum minoritas Uighur di Xinjiang memang telah menyita perhatian internasional.
Selain mempertanyakan masalah Xinjiang, dalam pertemuan para menteri luar negeri se-Asia dan Eropa di Madrid ini, Menteri Retno juga menyatakan bahwa China adalah mitra strategis Indonesia.
Pertanyaan Menlu Retno Marsudi terhadap mitranya dari China ini muncul menyusul sejumlah kritik yang mengatakan bahwa negara-negara yang berpenduduk Muslim cenderung bungkam terhadap apa yang terjadi terhadap minoritas Uighur.
Kritik terbaru dipublikasi dalam artikel harian Wall Street Journal (WSJ) yang melaporkan bahwa China melakukan pendekatan terhadap sejumlah organisasi kemasyarakatan agar tidak bersuara.
Bahkan hingga saat ini otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu. (ZAN)
