ERAMADANI.COM, DENPASAR – Memasuki era new normal, massa buruh kembali menggelar demo menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa buruh.
Dari pantauan di depan kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/08/2020), Dasco nampak naik ke mobil komando.
Ia tidak sendiri, bersamanya hadir pula Ketua Baleg DPR RI Andi Supratman Agtas dan Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya di tengah tengah massa demo.
Saat menemui massa buruh yang menolak Omnisbus Law, ia nampak mengenakan kemeja warna putih dan jaket berwana hitam.
Hadirnya pimpinan DPR tersebut, membuat masa buruh berkerumunan di depan mobil komando. Mereka menyaksikan rombongan DPR yang tiba di lokasi demo.
Dilansir dari Detik.com, rombongan DPR yang dipimpin Dasco pun menyapa para buruh. Mereka juga memberikan keterangan kepada massa yang melakukan aksi
Sementara itu, Jalan Gatot Subroto yang menjadi lokasi demo pun telah ditutup agar tak dilalui kendaraan. Massa buruh memenuhi depan gedung DPR.
Demo Tolak RUU Cipta Kerja Omnisbus Law
Seperti diketahui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi menolak RUU Cipta Kerja omnibus law dan PHK akibat virus Corona pagi ini.
Aksi tersebut digelar di depan gedung DPR dan kantor Kemenko Perekonomian hari ini untuk menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Massa aksi diperkirakan mancapai puluhan ribu orang.
“Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat covid-19 dan resesi ekonomi,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (24/08/2020).
“Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law,” ujarnya.
Said menyebut demo tersebut bukanlah menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun menolak pengesahan draft RUU Cipta Kerja yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR.
“Menolak omnibus law draft yang diserahkan pemerintah ke DPR RI dan mendukung langkah DPR RI yang telah membentuk tim perumus. Menolak pengesahan omnibus law draft pemerintah,” jelasnya.
Ia juga mengatakan pihaknya mendorong agar DPR menjalankan kesepakatan antara Tim Perumus omnibus law dengan serkat buruh. Serta mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja.
“Kami mendukung kesepahaman Tim Perumus dengan DPR RI agar draft RUU Cipta Kerja harus sesuai harapan buruh yaitu klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari ruu cipta kerja atau moderatnya UUK No 13 tidak dikurangi atau tidak dirubah,” katanya.
Selain itu, sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitar bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur juga diagendakan menggelar unjuk rasa di Gedung Wali Kota Jakarta Timur di kawasan Pulo Gebang. (MYR)
