ERAMADANI.COM, SORONG – DPR RI sebagai wakil rakyat tentu ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga DPR RI Komisi V melakukan kunjungan dalam rangka peninjauan infrakstruktur dan transportasi.
Adapun hal yang ditunjau saat kunjungan kerja tersebut adalah Infrakstruktur yang merupakan kebutuhan fisik pengorganisasian yang diperlukan publik dan transportasi.
Rapat kerja yang digelar di Hotel Swiss Bell Sorong pada Rabu (11/12/2019) lalu, dihadiri oleh Walikota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau, MM didampingi Asisten I dan Kepala Dinas PU.
Ikut pula Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Perwakilan Bupati Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, serta Unsur Forkompida Provinsi, Kota dan Kabupaten Papua Barat.
Para Anggota DPR RI yang melakukan kunjungan kerja diantara Jimmy Demianus Ijie Selaku Ketua Tim,Ir. H Ahmad Riza Patria, MBA,Sarce Bandaso Tandiasik, SH.
Mochamad Herviano, Ir. H Anang Susanto, M.Si,Ir. Eddy Santana Putra, M.T, Iis Edhi Prabowo, S.Hum, MM,Roberth Rouw, Ruslan M Daud,Willem Wandik, S.Sos, Ir. H. Sigit Sosiantomo.
Dan hadir pula para Mitra Komisi V diantaranya Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, SDA, dan Penyediaan Perumahan.
Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubla, Hubud, Hubdad,Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,BMKG, Basarnas, PT AP I, Pelindo IV, ASDP, Pelni.
Peninjauan Infrakstuktur dan Transportasi
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrakstruktur dan Transportasi yang sudah di resmikan.
Ada yang masih dikerjakan ataupun baru direncanakan untuk seluruh Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada para Anggota DPR RI Komisi V beserta Para Rombongan dari Kementerian Mitra Kerja Komisi V di Kota Sorong.
Kesempatan tersebut Gubernur juga mempresentasikan secara garis besar kondisi Infrakstruktur dan Transportasi, yang ada di Papua Barat.
Disampaikan pula, Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk 1,1 juta, Kondisi sampai saat ini menjelang perayaan Natal aman dan kondusif.
Berkat kerjasama forkopimda dan elemen masyarakat yang ada di Papua Barat, masyarakatnya ada yang bermukim di perkotaan, pinggiran kota, pesisir pantai, pulau, pegunungan dan lembah-lembah.
Ia berharap dukungan dari para Anggota DPR RI serta Para Mitranya, untuk dapat bersama-sama Pemprov Papua Barat membangun infrastruktur yang berkelanjutan.
Sehingga dapat menjangkau masyarakat yang ada, menurutnya, ada sumber daya alam, ketika jalan dibangun maka akan membuka akses tersebut.
Yang kemudian hal ini dapat dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk membuka peluang dalam menjual hasil kebun yang dimiliki baik di desa maupun di kota.
Trans Papua – Papuan Barat
Berkaitan dengan transportasi, terdapat sebuah trans Papua – Papua Barat, dijelaskannya 10 kabupaten dan 1 Kota, Jalan sudah tembus, sedangkan 2 kabupaten belum tembus yakni Fakfak dan Kaimana di sebelah selatan.
Titik nol trans Papua Barat adalah di Kota Sorong, kabsor, maybrat, tambrauw, manokwari, mansel dan teluk wondama yang berbatasan langsung dengan Papua sebelah utara yaitu Nabire.
Jalan sudah tembus dan sementara waktu dilakukan pengaspalan, dari Wondama menuju Fakfak dan Kaimana sedang proses pembangunan.
Provinsi juga sedang membangun ruas-ruas jalan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Semua tugas sudah dibagi habis untuk membangun ruas2 jalan.
Disampaikan juga, Apa yang menjadi kewenangan pemprov dan pemkab akan dibangun, tapi apa yg menjadi kewenangan pusat maka Gubernur minta dukungan dari semua pihak.
Ketua Tim Komisi V DPR RI, Jimmy Demianus Ijie mengatakan komisi V melalui kunker spesifik ini.
Ia dan rombongan ingin meninjau secara langsung infrastruktur dan transportasi di Provinsi Papua Barat serta permasalahan yang dihadapi agar dicari solusi.
Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan langsung menyentuh masyarakat.
Sebab akan menumbuhkan sentral ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru tanah air khususnya masyarakat di Provinsi Papua Barat.
Dalam kunjungan dibuka sesi dialog dan penyampaian dari Walikota Sorong, Perwakilan Bupati dan Para Mitra Komisi V yang hadir.
Sesi dialog tersebut bertujuan untuk mendengar secara langsung perkembangan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. (HAD)
