ERAMADANI.COM, BULELENG – Pembangunan bandara Bali Utara di Kecamatan Gerokgak, Buleleng terancam batal. Pasalnya, masyarakat setempat, Desa Sumberklampok sampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pembangunan bandara tersebut melalui spanduk, yang terpasang pada sejumlah titik desa.
Melansir dari balitribune.co.id, masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui beragam tulisan dalam spanduk.
Adapun beberapa tulisan dalam spanduk sebagai berikut.
"Kami masyarakat Desa Sumberklampok HIDUP MATI DI TANAH INI JANGAN REBUT HAK KAMI".
“Kami warga Desa Sumberklampok menyatakan sikap hentikan rencana pembangunan bandara di atas tanah yang kami tempati dan kami garap secara turun temurun.
Laksanakan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanah untuk rakyat, bukan untuk investor”.
Tokoh masyarakat setempat, Putu Artana, membenarkan adanya aksi penolakan tersebut.
“Iya, ada spanduk yang terpasang bernada penolakan (terhadap rencana bandara). Memang itu suara hati masyarakat di sini,” kata Artana, Minggu (25/10/20).
Sebelumnya, pemerintah merencanakan lokasi pembangunan bandara Bali Utara bertempat di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.
Pada wilayah tersebut sejatinya menjadi pilihan pertama pemerintah dalam membangun bandara internasional Bali Utara.
Bahkan, pihak konsorsium sudah melakukam Feasibility Study (FS) ke Kubutambahan.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga sempat beberapa kali melakukan kegiatan peninjauan lokasi
Namun, yang menjadi persoalan selama ini ialah lahan seluas 370 hektar duwe (milik) pura itu saat ini masih berstatus dikontrakkan oleh pihak desa adat.
PT Pinang Propertindo mengontrak tanah itu selama 30 tahun, terhitung sejak 1991 sampai 2026 dan dapat melakukan perpanjangan tanpa batas waktu.
Sementara pemerintah pusat menargetkan bandara harus sudah terbangun pada 2021 mendatang, dan selesai pada 2023.
Hal ini kemudian membuat pemerintah mencari alternatif dengan mencari lokasi lain.
Pilihannya jatuh pada lahan yang ada pada Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak.
Akan tetapi, opsi kedua yang jatuh pada Desa Sumberklampok juga mengalami konflik. Warga desa tersebut menolak adanya pembangunan bandara baru itu.
Padahal, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menargetkan bandara Bali Utara dapat selesai pada tahun 2023. (LWI)
