Makkah, 29 Mei 2025 – Jelang puncak ibadah haji, Armina (Arafah, Muzdalifah, Mina), Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bergerak cepat memastikan kesiapan layanan dan fasilitas bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Dalam dua gelombang, Timwas telah tiba di Madinah dan akan segera melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melakukan peninjauan menyeluruh. Kunjungan ini merupakan langkah proaktif DPR RI untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan memastikan terpenuhinya hak-hak jemaah.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (Mardas), yang memimpin Timwas Haji, menjelaskan fokus utama pengawasan. "Prioritas utama kami adalah memastikan penyelesaian berbagai permasalahan yang masih tersisa, khususnya terkait penempatan jemaah," tegas Mardas. Ia menyinggung masalah pemisahan keluarga dan anggota rombongan yang terjadi selama proses kedatangan jemaah di Arab Saudi. Meskipun laporan mengindikasikan penyelesaian hampir tuntas, Timwas tetap akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal atau terpisah dari keluarganya.
"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan pihak terkait untuk memastikan setiap jemaah, terutama yang terpisah dari keluarganya, mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat," lanjut Mardas. Ia menekankan pentingnya solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, khususnya selama periode Armina yang padat dan rawan terjadi kepadatan dan keterpisahan.
Antisipasi terhadap potensi masalah penempatan jemaah pasca-kedatangan juga menjadi perhatian utama Timwas. Mardas mengungkapkan kekhawatiran akan terulangnya permasalahan serupa selama Armina. "Kami akan meminta Kementerian Haji untuk menyiapkan langkah-langkah darurat dan diskresi khusus untuk mengatasi potensi masalah penempatan jemaah selama Armina, di luar prosedur reguler," jelasnya. Hal ini terutama menyangkut pemisahan pasangan suami-istri dan anak-orang tua. "Pemisahan keluarga ini sangat menyulitkan jemaah. Oleh karena itu, kami akan mendorong kemudahan penempatan dalam satu syarikah (perusahaan penyelenggara haji) yang sama, meskipun hal ini mungkin memerlukan negosiasi dengan pihak syarikah," tambah Mardas. Ia mengakui adanya potensi resistensi dari pihak syarikah yang mengedepankan keuntungan bisnis, namun Timwas akan berupaya memastikan kesepakatan yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan jemaah. "Fokus kami adalah jumlah jemaah yang terlayani, bukan asal terbitnya visa," tegasnya.
Untuk mencapai tujuan ini, Timwas akan melakukan pendekatan langsung kepada pihak syarikah dan Kementerian Haji Arab Saudi. Pengawasan juga akan mencakup pemondokan jemaah, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Timwas akan meninjau langsung kondisi hotel-hotel yang ditempati jemaah, memastikan fasilitas yang dijanjikan terpenuhi, termasuk jumlah kamar, kapasitas penghuni per kamar, ketersediaan lift, fasilitas penunjang lainnya, serta tempat mencuci dan menjemur pakaian.
"Kami juga akan memperhatikan jarak tempuh jemaah dari tempat penginapan ke lokasi ibadah, khususnya selama Armina," kata Mardas. "Pengawasan terhadap program tanazul (perpindahan jemaah) akan menjadi fokus kami. Kami akan melihat seberapa jauh jarak tempuh jemaah dari Jamarat ke hotel mereka." Timwas juga akan meneliti kebijakan alternatif bagi jemaah yang memilih tidak bermalam di tenda Mina, melainkan di hotel.
Aspek layanan katering juga menjadi bagian penting dari pengawasan Timwas. Komitmen penyediaan makanan dengan cita rasa Nusantara akan diverifikasi langsung. "Timwas akan meninjau kondisi dapur, proses pengemasan, dan memastikan pengantaran makanan dilakukan secara higienis," jelas Mardas. Meskipun Komisi IX DPR RI memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan kesehatan, Timwas tetap akan turut memantau aspek kesehatan terkait layanan katering.
Lebih jauh, Mardas menjelaskan bahwa kunjungan Timwas ini bukan hanya sekadar pengawasan, tetapi juga upaya untuk memastikan terwujudnya haji yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah Indonesia. Timwas akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, untuk memastikan semua permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan efektif. "Kami berkomitmen untuk memberikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat Indonesia terkait hasil pengawasan ini," pungkasnya.
Kunjungan Timwas Haji DPR RI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Pengawasan langsung di lapangan akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kondisi riil di Tanah Suci, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggara haji ke depannya. Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan hak dan kepentingan jemaah Indonesia agar dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Laporan hasil pengawasan Timwas ini nantinya akan menjadi acuan bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam upaya memastikan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi seluruh jemaah.
