ERAMADANI.COM – Kelompok milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dilaporkan terus melakukan pembantaian di Sudan, terutama setelah berhasil menguasai kota el-Fasher belakangan. Catatan pemberitaan menunjukkan ada sokongan Israel terhadap kelompok tersebut.
Konflik yang terjadi di Sudan saat ini tak lepas dari perebutan kekuasaan antara dua jenderal, Abdel Fattah al-Burhan yang memimpin militer Sudan (SAF), dan Muhammad Hamdan Dagalo alias Hemedti yang memimpin kelompok paramiliter Rapid Support Force alias RSF. Kelompok bersenjata ini merupakan kelanjutan dari milisi Janjaweed yang terlibat kekerasan di Darfur pada masa lalu punya catatan kelam sendiri-sendiri.
Konflik terkini, tak lepas dari revolusi populer yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019. Selepas penggulingan itu dibentuk Dewan Kedaulatan Transisi (TSC) yang diisi pihak militer dan sipil.
Di sini kemudian masuk kepentingan geopolitik. Sudan jadi sasaran selanjutnya proyek normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Amerika Serikat menjanjikan akan menghapus Sudan dari daftar negara teror asal mau berteman dengan Israel. Uni Emirat Arab yang sudah menjalin normalisasi sebelumnya ikut jadi fasilitator.
Dilansir dari republika.co.id, Sudan menempati posisi penting dalam peta strategis Israel. Tel Aviv memandang Khartoum sebagai pintu gerbang utama untuk memperluas jejaknya di Afrika dan Laut Merah dengan meningkatkan pengaruh regional dan jangkauan logistiknya.
Israel menganggap Sudan sebagai titik penting untuk memantau aktivitas al-Qaeda dan gudang senjata Iran, serta potensi koridor penyelundupan senjata ke faksi-faksi Palestina di Gaza.
Tak sampai setahun setelah penggulingan Bashir, wacana normalisasi mulai digaungkan. Persoalannya, pimpinan sipil kala itu, Abdalla Hamdok Al-Kinani, masih berat hati. Ia mengatakan tak punya hak menyetujui normalisasi mengingat penolakan warga Sudan terhadap hal itu Israel kemudian berpaling ke militer untuk mencari dukungan. Pada Februari 2020, pimpinan militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan dari SAF menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda dan menjanjikan normalisasi tanpa melibatkan Abdalla Hamdok. Para pengamat menilai, Burhan menginginkan normalisasi sebagai jalan untuk memeroleh keuntungan politik.
Bagaimanapun, Israel paham dengan ambisi Muhammad Hamdan Dagalo, yang kala itu masih menjadi wakil al-Burhan. Ia dilaporkan mulai menjalin hubungan dengan Mossad pada 2020. Hubungan ini disebut dilatari kepentingan bisnis Dagalo di berbagai sektor.
The New Arab melansir, pada Agustus 2020 Uni Emirat Arab mengatur pertemuan rahasia yang mempertemukan pemimpin RSF dan kepala agen mata-mata Israel. Dagalo, kala itu dilaporkan tiba dengan pesawat pribadi ke lokasi rahasia di mana dia diduga bertemu dengan pemimpin Mossad Yossi Cohen. Pejabat tinggi Emirat juga hadir, menurut the New Arab, termasuk Penasihat Keamanan Nasional Tahnoun Bin Zayed, saudara laki-laki Putra Mahkota UEA Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.
Pembicaraan tersebut diduga mencakup serangkaian rencana bilateral, termasuk pengumuman normalisasi penuh hubungan antara Khartoum dan Tel Aviv, serta kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Pada 2021, akhirnya al-Burhan dan Dagalo berkongsi menjalankan kudeta terhadap Abdalla Hamdok. Al-Burhan yang kemudian menjadi pemimpin de facto memfinalisasi normalisasi hubungan dengan Israel pada Februari 2023.
Pada saat hampir bersamaan, RSF mulai merongrong kekuasaan Al-Burhan. Israel yang paham soal potensi pecah kongsi al-Burhan dan Daglo sudah memainkan dua kaki sejak awal. Diplomatnya berhubungan dengan al-Burhan, sementara Mossad menjalin hubungan dengan RSF dengan bantuan UEA.
Pada Juni 2021, situs berita Walla Israel melaporkan sebuah pesawat pribadi dari Tel Aviv mendarat di Khartoum, membawa para pejabat Mossad bertemu dengan para jenderal yang berafiliasi dengan RSF. Pada Oktober 2021, Axios melaporkan pertemuan rahasia antara pejabat Mossad dan Dagalo, yang memperkuat kerja sama intelijen langsung.
Pertemuan-pertemuan rahasia itu memicu kemarahan al-Burhan. Ia menganggap kontak ini sebagai konspirasi Mossad melawan otoritas sah di Sudan.
Pada November 2022, Haaretz mengungkapkan bahwa RSF telah memperoleh teknologi pengawasan canggih Israel, diam-diam dikirim ke Khartoum melalui pesawat yang terhubung dengan mantan pejabat Mossad. Alat-alat tersebut mengubah keseimbangan militer yang menguntungkan RSF.
Menurut laporan investigasi yang dilakukan bersama Lighthouse Reports dan media Yunani Inside Story, perusahaan bernama Intellexa mentransfer peralatan pengawasan telepon kelas atas ke ibu kota Sudan, Khartoum, pada Mei 2022 menggunakan jet pribadi Cessna. Penyelidikan tersebut, yang mengutip tiga sumber independen, menemukan bahwa peralatan peretasan telepon tersebut dipasok ke milisi RSF.
Jet pribadi dan pemindahan peralatannya diidentifikasi jurnalis melalui swafoto yang diunggah seorang insinyur Intellexa ke media sosial. Catatan penerbangan kemudian menghubungkan pesawat tersebut dengan Tal Dilian – mantan perwira senior intelijen militer Israel – dan rekan-rekannya, termasuk seorang tokoh terkemuka bernama Merom Harpaz.
Saat ini tinggal di Siprus, Dilian mendirikan Intellexa pada tahun 2019 sebagai konglomerat bayangan perusahaan teknologi pengawasan, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran dan diselidiki oleh pihak berwenang di berbagai negara atas dugaan pelanggaran.
Saat itu, dampak pasokan Intellexa kepada milisi RSF belum sepenuhnya diketahui. Namun, peneliti senior di Clingendael Institute, Annette Hoffman, telah mewanti-wanti bahwa perangkat lunak Intellexa dapat digunakan untuk “memperburuk penindasan brutal dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa Sudan yang sangat berani dan menghancurkan harapan akan demokrasi di wilayah tersebut”. Yang jelas, alat-alat tersebut mengubah keseimbangan militer yang menguntungkan RSF.
The Guardian juga mengungkapkan, peralatan militer Inggris ditemukan di medan perang di Sudan, digunakan oleh RSF, menurut dokumen yang dilihat oleh dewan keamanan PBB. Sistem sasaran senjata kecil buatan Inggris dan mesin pengangkut personel lapis baja buatan Inggris telah ditemukan dari lokasi pertempuran.
Temuan ini kembali mendorong pengawasan terhadap ekspor senjata Inggris ke Uni Emirat Arab (UEA), yang telah berulang kali dituduh memasok senjata ke paramiliter RSF di Sudan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan bagi pemerintah Inggris dan potensi perannya dalam memicu konflik.
Beberapa bulan setelah dewan keamanan PBB pertama kali menerima materi yang menuduh bahwa UEA mungkin telah memasok barang-barang buatan Inggris ke RSF, data baru menunjukkan bahwa pemerintah Inggris kemudian menyetujui ekspor lebih lanjut ke negara Teluk untuk peralatan militer jenis yang sama.
Mesin Inggris yang dibuat khusus untuk jenis pengangkut personel lapis baja buatan UEA juga tampaknya telah diekspor ke UEA, meskipun terdapat bukti bahwa kendaraan tersebut telah digunakan di Libya dan Yaman yang bertentangan dengan embargo senjata PBB.
Sementara pada 24 April 2024, penasihat Dagalo, Youssef Ezzat, mengatakan kepada saluran TV Israel Kan bahwa pasukan al-Burhan mirip dengan “faksi teror Palestina yang memerangi Israel” sebuah seruan yang bertujuan untuk menarik dukungan Israel terhadap RSF. Dia juga menuduh al-Burhan berkolusi dengan gerakan Islam dan tidak memiliki kendali atas jalannya perang.
Selepas terungkapnya bantuan-bantuan untuk RSF itu, al-Burhan beralih ke Iran. Ia memperbarui hubungan diplomatik dengan Iran pada Juli 2024. Sejak itu, al-Burhan telah menerima bantuan militer dari Teheran untuk memerangi RSF.
Dengan kelindan pengaruh asing tersebut, perang di Sudan terus menjadi-jadi. Awal pekan ini, militan RSF merebut kota el-Fasher dari SAF dan melakukan pembantaian besar-besaran. RSF dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.500 orang selama tiga hari terakhir ketika warga sipil mencoba melarikan diri dari kota yang terkepung, Jaringan Dokter Sudan mengatakan pada Rabu.
Kelompok tersebut, yang memantau perang saudara di negara tersebut, menggambarkan situasi tersebut sebagai “genosida yang nyata”. “Pembantaian yang disaksikan dunia saat ini merupakan perpanjangan dari apa yang terjadi di el-Fasher lebih dari satu setengah tahun lalu, ketika lebih dari 14.000 warga sipil terbunuh akibat pemboman, kelaparan, dan eksekusi di luar hukum,” kata kelompok tersebut. Sejauh ini, konflik di Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 12 juta orang mengungsi.
