ERAMADANI.COM, DENPASAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) wilayah Bali Nusa Tenggarara Papua (Banuspa) menggelar sosialisasi akan pentingnya perlindungan pekerja.
Acara ini berlangsung pada Ahad (22/12/2019) kemarin, yang banyak dihadiri oleh kaum millenial dan kalangan masyarakat umum lainnya.
Sosialisasi ini merupakan kerjasama BP Jamsostek dengan Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli BPJS (Korwil MP BPJS) Wilayah Bali Nusra Tenggara dan Papua.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Hery Susanto selaku Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP BPJS), Deputi Direktur BP Jamsostek Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) Deny Yusyulian.
Kepala BP Jamsostek Cabang Denpasar Mohamad Irfan dan Fachruddin selaku Korwil MP BPJS Banuspa.
Dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang yang berasal dari kalangan pekerja, pemberi kerja, milineal dan perwakilan kelompok masyarakat.
Pentingnya Perlindungan Pekerja Untuk Millenial
Deny Yusyulian Depdir BP Jamsostek Wilayah Banuspa mengatakan pihaknya ingin mengedukasi kaum muda untuk melek terhadap perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan ini adalah dengan melakukan edukasi atau pembelajaran tentang hal yang ingin dikembangkan.
Apalagi, dari total 127 juta orang bekerja, sekitar 86 juta orang masuk kategori angkatan kerja muda. Untuk Bali sendiri pihaknya memperkirakan ada 300 ribu angkatan kerja muda.
“Ini bagian dari edukasi kita kepada generasi milenial kan mereka adalah calon angkatan kerja dan pengusaha, tentu mereka harus tau itu,” ucapnya.
Empat Program BP Jamsostek
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya kembali menegaskan BP Jamsostek kini telah memiki empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Di luar ini, kami berikan manfaat tambahan, misalnya dapat potongan harga di merchant yang kerja sama dengan BP Jamsostek, misalnya kredit perumahan dengan suku bunga dan uang muka yang rendah. Kami juga ada beberapa inovasi yang sedang disiapkan ke depan,” ucap Deny.
Di saat yang sama Hery Susanto Ketua KORNAS MP BPJS mengatakan bahwa saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 32 triliun.
Menariknya hal ini berbanding terbalik jika dibanding dengan BP Jamsostek yang justru surplus hingga Rp 410 triliun.
Hery Susanto bahkan mengusulkan agar pengelolaan jaminan bagi para pekerja yang tergabung dalam BPJS Kesehatan bisa dialihkan ke BP Jamsostek.
“Dana BPJS Kesehatan ini kan selalu defisit dari sejak berdirinya di tahun 2011 hingga 2019. Dengan adanya Perpres Jaminan Kesehatan yang baru diteken Presiden Jokowi itu kan hanya untuk nutupin utang (defisit) BPJS Kesehatan ke setiap RS dan Faskes. Yang pasti tidak ada garansi dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu bisa selesaikan defisit,” jelas Kornas MP BPJS Hery Susanto.
Maka dari itu, Kornas MP BPJS mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar mengalihkan pengelolaan jaminan kesehatan para pekerja ke BP Jamsostek.
Dari data saat ini, jumlah peserta BP Jamsostek sekitar 20 juta orang saja yang aktif, yang tidak aktif sekitar 19 juta orang.
Sementara untuk pekerja informal, dari 70 juta yang tercatat hanya 3 juta yang jadi peserta.
“Sedangkan BPJS Kesehatan sarat beban, yang dikelola besar (Rp 222 juta rakyat Indonesia). Sementara anggarannya selalu defisit. Sedangkan BP Jamsostek (sebutan lain BPJS Ketenagakerjaan) meski pesertanya masih di bawah BPJS Kesehatan namun dana kelolaannya surplus Rp 410 triliun,” jelasnya.
“Jadi jaminan kesehatan para pekerja yang berbayar itu diarahkan, tidak ingin mendapatkan pelayanan yang diskriminatif. Daripada tumpang tindih, lebih baik pengelolaannya dialihkan ke BP Jamsostek untuk masalah pelayanan kesehatannya,” pungkasnya. (ZAN)
