ERAMADANI.COM – Perekonomian Bali yang didominasi sektor pariwisata masih terdampak cukup lama akibat Covid 19, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pertanian menjadi menjadi alternatif pemulihan ekonomi di Bali.
Senator DPP/MPR RI Dapil Bali, H. Bambang Santoso, MA melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Bank Indonesia Provinsi Bali. Dalam kunjungannya membahas tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari aparat Pemda dan juga BI sebagai pemberi data sudah berjalan sesuai tupoksi.
Kemungkinan-kemungkinan terjadinya inflasi dan bagaimana mengatasinya serta bagaimana tidakan untuk mengantisipasinya. TPID memiliki Whatsapp Group yang dimanfaatkan untuk sharing program antar Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Pasar Gotong Royong.
Jika ada pelaporan atau update data harian komoditas pangan di daerah dilakukan melalui website Sigapura yang berjalan secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu, peta produksi komoditas pangan penyumbang inflasi (bahan pangan seperti cabai) provinsi/kabupaten juga sudah tersedia.
Namun, keberadaan peta komoditas tersebut belum sepenuhnya dapat memitigasi atau meredam inflasi, terutama pengadaan cabai sebagai penyumbang inflasi tertinggi Bali (0,21%), yang pengadaannya sangat tergantung pada kondisi cuaca. Hal ini menyebabkan meningkatnya harga cabai dalam kurun waktu yang cukup lama dan pada saat-saat musim hujan dan saat-saat hari besar
keagamaan (Minggu ke 2 Juli-akhir Desember 2021).
“Hal tersebut menyebabkan pasokan cabai ditopang dari luar Bali dengan biaya lebih tinggi. Harga minyak goreng jug meningkat mengikuti harga CPO internasional dan masih menunjukkan peningkatan setiap minggunya” jelasnya.
Berdasarkan tracking hasil quick survey Persepsi dan Preferensi terhadap Transaksi Non-tunai, preferensi masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi non tunai kian
meningkat, khususnya transaksi non tunai bersifat nirsentuh. Terlebih, awareness
masyarakat dan implementasi QRIS oleh pelaku usaha tercatat tinggi yang mengindikasikan potensi QRIS sebagai transaksi non tunai nirsentuh di masa depan masih besar.
Selama tahun 2021 Bank Indonesia Bali telah melakukan implementasi QRIS di berbagai komunitas dan sektor yang melibatkan Menteri, Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati hingga pimpinan daerah serta lembaga vertikal yang ada di wilayah
Bali.
Program yang dilakukan BI dalam pengembangan UMKM yang bergerak di sektor komoditas volatile food seperti klaster tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan.
“Beberapa upaya yang masih perlu ditingkatkan terkait Perlu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi inflasi Volatile food yang terjadi hampir setiap tahun dan perayaan hari hari besar agama, dengan melakukan upaya-upaya yang mengedepankan pemanfaatan teknologi produksi bahan pangan,” tutupnya.
