ERAMADANI.COM – DPD RI dapil Bali, H. Bambang Santoso, bersama Komite IV DPD RI melaksanakan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam raker tersebut, H. Bambang Santoso mengungkapkan bahwa pentingnya dukungan Keuangan dari Pemerintah Pusat bagi Bali sangat penting. Hal itu didasari mengingat keterpurukan ekonomi Bali adalah yang terdalam dari 34 Provinsi.
H. Bambang Santoso menambahkan, memasuki tahun ke-3 Pandemi Covid-19 wisman yang datang ke Bali belum banyak. Banyak kendala prosedur protokol kesehatan yang membebani. Dalam jangka pendek berharap agar wisatawan domestik terus digenjot sehingga menggeliatkan perekonomian Bali.
“Dalam jangka panjang diversifikasi pertanian modern sangat perlu didorong. Termasuk didalamnya keberanian pemerintah melakukan investasi dalam teknologi pengelolaan pangan agar hasil panen petani dapat terjaga kualitas dan juga inovasinya,” jelasnya.
Selain itu, DPD RI juga mengingatkan kepada Menkeu (Menteri Keuangan) terkait belakangan ini sering mendapat kritikan hingga nyinyiran dari banyak kalangan soal hutang yang meningkat selama pandemi.
Melihat kenaikan hutang yang meningkat selama pandemi ini, berimplikasi pembiayaan hutang yang jadi salah satu opsi pembiayaan APBN selama pandemi adalah bertambahnya utang luar negeri.
Pihaknya menekankan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan bendahara umum negara secara konsisten mewujudkan pelaksanaan belanja negara tahun 2022 melalui spending better yang efisien, produktif dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kementerian keuangan agar mengelola defisit dan pinjaman secara hati-hati, akuntabel dan transparan dengan memprioritaskan sumber pembiayaan dari dalam negeri serta menjaga sumber pembiayaan yang aman, selektif dan berkelanjutan dan dimanfaatkan untuk mendukung proyek atau program yang produktif,” imbuhnya.
Dalam rangka pengalokasian anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian terkait lainnya. Berdasarkan UU IKN dilaksanakan sesuai proses penyusunan APBN, termasuk melibatkan konsultasi dengan DPD RI.
Komite IV DPD RI akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta sosialisasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), dan kebijakan-kebijakan serta program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani beranggapan bahwa posisi hutang Indonesia selama pandemi masih lebih baik dan terukur dibanding negara lain. Hal itu tercermin dari defisit anggaran yang masih terjaga di single digit dibandingkan negara lain yang naik sampai double digit.
Seperti diketahui hutang pemerintah hingga akhir tahun tembus Rp 6.908,87 triliun dengan rasio utang 41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, defisit masih terjaga dan lebih rendah dari prediksi dengan realisasi 4,56% terhadap PDB di akhir 2021.
Sri Mulyani berharap masyarakat dan para anggota dewan bisa melihat secara keseluruhan terkait kondisi hutang Indonesia. Menganggap, manfaat hutang untuk menyelamatkan masyarakat selama pandemi salah satunya memberikan perlindungan sosial bagi yang rentan.
