ERAMADANI.COM – BPBD Provinsi Bali menggelar pertemuan virtual yang bertujuan memperkuat kapasitas dunia usaha yang telah memperoleh Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SI-KENCANA). Acara ini menghadirkan I Made Rentin, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, sebagai narasumber, serta Tjok Bagus Pemayun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan Ida Bagus Purwa Sidemen, Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali, sebagai penanggap.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sinta Kaniawati dari Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD), Budiman dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, serta seluruh verifikator dan sekretariat Tim SI-KENCANA Provinsi Bali. Selain itu, perwakilan dari dunia usaha yang telah tersertifikasi juga hadir untuk berbagi pengalaman dan pandangan kamis (8/8/ 2024).
Dalam paparannya, I Made Rentin menyampaikan apresiasi kepada hotel-hotel yang telah berhasil memperoleh sertifikasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan program ini. Hingga tahun 2024, sebanyak 99 hotel di Bali telah tersertifikasi kesiapsiagaan bencana. Beliau juga menegaskan bahwa sertifikasi SI-KENCANA tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, ia mengumumkan strategi percepatan pelaksanaan SI-KENCANA yang akan melibatkan arahan dari dua lembaga pusat untuk diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. BPBD Provinsi Bali juga sedang mempersiapkan revisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 untuk menambahkan sanksi yang lebih tegas agar seluruh dunia usaha mematuhi regulasi ini. Tjok Bagus Pemayun menambahkan SI-KENCANA dapat menjadi bahan pendukung penerbitan legalitas usaha bersama dengan sertifikasi dibidang pariwisata lainnya untuk mewujudkan pariwisata yang aman bencana.
Ida Bagus Purwa Sidemen dari PHRI Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program SI-KENCANA. Ia mengharapkan agar hotel-hotel yang telah tersertifikasi dapat mensosialisasikan program ini kepada semua karyawan. Beliau juga menyarankan pembentukan tim verifikasi di tingkat kabupaten/kota serta penerapan regulasi yang menjadikan SI-KENCANA lebih menyeluruh di Bali.
Sinta Kaniawati menekankan pentingnya kesiapsiagaan kolaboratif dan mendukung penyederhanaan sistem program agar mudah dipahami oleh pelaku usaha. Ia juga merespons positif testimoni dari dunia usaha terkait keberhasilan SI-KENCANA di berbagai daerah. Sementara itu, Budiman dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI menyoroti pentingnya kesiapsiagaan di industri perhotelan serta keselamatan kerja.
Putu Camelia, sebagai tim verifikator dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan bahwa pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang ditargetkan untuk 5.000 orang hingga akhir 2024 dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Hal tersebut dapat menjadi jawaban terkait pertanyaan biaya penguatan kapasitas personil rekan-rekan dunia usaha pariwisata, khususnya terkait kegawatdaruratan. Selain itu, I Nyoman Gede Wiryajaya dari BMKG Wilayah III menyatakan dukungannya terhadap program SI-KENCANA dengan memastikan bahwa informasi peringatan dini akan disampaikan dengan tepat kepada seluruh stakeholder.
Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat implementasi SI-KENCANA di Bali dan memperluas penerapannya ke sektor-sektor lainnya di masa mendatang.
