Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Whoosh seharusnya ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), bukan menggunakan anggaran negara.
Menurut Purbaya, Danantara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola utang tersebut melalui dividen yang mereka terima, yang sudah mencapai 80% dari total dividen BUMN. “Seharusnya mereka menarik pembayaran dari dividen tersebut, itu lebih baik.
Menggunakan APBN untuk membayar utang terasa aneh, karena untungnya untuk mereka, tetapi bebannya jatuh ke kita. Kalau mereka mengambilnya, seharusnya mereka ambil semuanya,” ujar Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10/2025).
Purbaya menilai akan ada ketidakseimbangan jika utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dibebankan pada APBN. Meskipun Danantara yang mengambil dividen, justru Kementerian Keuangan yang menanggung utangnya. “Menggunakan APBN untuk ini tidak tepat. Untungnya untuk mereka, tetapi kesulitan ada pada kita. Jika mereka mengambil dividen, ya seharusnya mereka juga menanggung utangnya,” tegasnya.
Purbaya sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin APBN digunakan untuk menanggung beban utang proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia menekankan bahwa utang tersebut seharusnya dikelola oleh Danantara.
Melansir dari cnbcindonesia.com, Menurut Purbaya, Danantara sudah memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menangani utang tersebut, karena mereka sudah menerima dividen yang besar, yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 80 triliun per tahun.
“Mereka sudah memiliki manajemen dan dividen sendiri. Seharusnya mereka bisa mengelola dari situ, bukan kita lagi yang harus menanggung beban tersebut,” jelas Purbaya dalam diskusi daring dengan media massa pada Jumat (10/10/2025).
