Jakarta, 23 April 2025 – Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menyerukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai respons atas meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2025 di Jakarta. Menag menekankan perlunya penambahan bab khusus yang secara eksplisit mengatur tentang pelestarian perkawinan, sebuah langkah yang dianggap krusial dalam menghadapi krisis ketahanan keluarga yang semakin mengkhawatirkan.
Tingginya angka perceraian, menurut Menag, bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator serius atas lemahnya fondasi rumah tangga Indonesia. "Perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru," tegas Menag Nasaruddin dalam keterangan persnya. "Korban pertamanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tetapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi intervensi negara yang lebih komprehensif, melampaui peran administratif semata.
Menag menyoroti fokus UU Perkawinan yang selama ini lebih tertuju pada aspek legalitas pernikahan. Ia berpendapat bahwa UU tersebut perlu direvisi agar lebih menekankan pada aspek pelestarian perkawinan sebagai fondasi utama perlindungan keluarga dan investasi bagi masa depan bangsa. Pandangan ini mencerminkan paradigma baru yang menempatkan ketahanan keluarga sebagai pilar pembangunan nasional. Bukan hanya sekadar legalitas yang dijamin, tetapi juga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga yang harus menjadi prioritas.
Salah satu kunci yang diusulkan Menag untuk mengatasi permasalahan ini adalah penguatan peran mediasi dalam mencegah perceraian. Ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat diimplementasikan oleh BP4 untuk memperkuat upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Rincian strategi tersebut belum dipublikasikan secara detail, namun Menag menekankan pentingnya peran BP4 sebagai garda terdepan dalam intervensi dini dan penyelesaian konflik rumah tangga sebelum berujung pada perceraian.
Lebih jauh, Menag bahkan mengusulkan pembentukan UU baru tentang ketahanan rumah tangga, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini secara struktural dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari bahwa revisi UU Perkawinan saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah ketahanan keluarga di Indonesia. UU baru tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi dan memperkuat keluarga Indonesia.
Selain itu, Menag juga mengusulkan agar BP4 diberikan peran formal dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memastikan BP4 dapat berperan aktif dalam memberikan konseling dan mediasi bahkan di tahap proses perceraian, sehingga dampak negatif perceraian dapat diminimalisir. Penguatan kelembagaan BP4 hingga ke tingkat daerah juga menjadi bagian penting dari usulan ini, agar jangkauan pembinaan dan pelestarian perkawinan dapat lebih luas dan merata di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad, menyambut positif usulan Menag. Ia mengakui kompleksitas tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini, mulai dari tingginya angka perceraian hingga rendahnya literasi perkawinan. "Kami menyadari bahwa tantangan dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di era sekarang semakin kompleks," ujarnya. "Tingginya angka perceraian, rendahnya literasi perkawinan, hingga tantangan budaya digital terhadap ketahanan keluarga merupakan masalah nyata yang harus kita hadapi dan sikapi bersama."
Abu Rokhmad menegaskan komitmen Ditjen Bimas Islam untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan program-program strategis BP4. Ia menekankan peran strategis BP4 sebagai mitra kerja Ditjen Bimas Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah – sebuah cita-cita yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Dukungan penuh dari Ditjen Bimas Islam ini diharapkan dapat mempercepat implementasi usulan Menag dan memberikan dampak positif bagi upaya pelestarian perkawinan di Indonesia.
Data statistik perceraian di Indonesia memang mengkhawatirkan. Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat angka perceraian pada tahun 2024 mencapai 446.359 kasus, meningkat dari 408.347 kasus pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sementara itu, jumlah perkawinan yang dicatat oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag pada tahun 2024 tercatat 1.478.424, mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.577.493. Perbandingan angka perceraian dan perkawinan ini semakin memperkuat urgensi revisi UU Perkawinan dan upaya-upaya pelestarian perkawinan.
Lonjakan angka perceraian ini tidak dapat diabaikan. Di balik angka-angka tersebut terdapat realitas sosial yang kompleks, meliputi berbagai faktor penyebab seperti ekonomi, sosial budaya, dan permasalahan komunikasi dalam rumah tangga. Perlu kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama perceraian di Indonesia agar intervensi yang tepat sasaran dapat dilakukan.
Usulan revisi UU Perkawinan dan pembentukan UU Ketahanan Keluarga merupakan langkah strategis yang perlu didukung. Namun, suksesnya upaya ini membutuhkan kolaborasi multipihak, melibatkan pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas. Peningkatan literasi perkawinan, program konseling pra-nikah dan pasca-nikah, serta kampanye publik tentang pentingnya ketahanan keluarga juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Tantangan ke depan memang berat, namun upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga merupakan investasi yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi yang sehat, produktif, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, revisi UU Perkawinan dan langkah-langkah strategis lainnya yang diusulkan Menag patut diapresiasi dan diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi krisis ketahanan keluarga di Indonesia. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun keluarga Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
