Makkah, 6 Juni 2025 – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, melontarkan kritik pedas terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Dalam kunjungannya ke Mina, Makkah, Jumat (6/6/2025), Hadrian menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas pelaksanaan ibadah haji yang dinilai jauh dari rencana dan janji yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya. Kondisi di lapangan, menurutnya, menunjukkan realita yang sangat kontras dengan paparan optimistis pemerintah.
"Kami sangat menyayangkan kondisi yang kami temukan di lapangan. Apa yang sebelumnya dijelaskan secara optimistis oleh Menteri Agama, ternyata tidak sesuai dengan realita yang kami saksikan," tegas Hadrian dalam keterangan persnya di Mina. Ia menekankan bahwa kesenjangan antara janji dan realita ini menjadi poin utama kekecewaan Timwas DPR RI.
Hadrian menjelaskan bahwa Timwas DPR RI telah mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Agama beberapa hari sebelum puncak haji di Arafah. Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan kesiapan yang matang dan komprehensif dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Namun, kenyataannya, banyak jemaah haji Indonesia yang mengalami kesulitan dan bahkan terlantar. Keterlambatan kedatangan bus pengangkut jemaah dan kurangnya tenda untuk beristirahat di Arafah menjadi bukti nyata kegagalan penyelenggaraan haji tersebut.
"Harapan kami, pelaksanaan haji tahun ini bisa lebih baik, apalagi ini adalah kali terakhir Kementerian Agama memegang penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji. Tapi kenyataan di lapangan sangat jauh dari yang dijanjikan," ungkap anggota Fraksi PKB ini dengan nada kecewa. Pernyataan ini menyiratkan kekhawatiran yang mendalam akan kinerja Kemenag dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan momen sakral bagi umat Islam Indonesia.
Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi jemaah haji Indonesia bukan semata-mata berasal dari kendala internal di Indonesia. Ia juga menuding otoritas Arab Saudi turut berkontribusi terhadap kekacauan dan kesulitan yang dialami jemaah. Penerapan sistem digital E-Hajj, yang digadang-gadang sebagai solusi modernisasi, justru menimbulkan masalah baru, khususnya terkait data jemaah.
"Masalah data yang tidak terintegrasi menjadi penghambat serius dalam proses pelayanan kepada jemaah," jelas Hadrian. Sistem E-Hajj, yang seharusnya mempermudah dan mempercepat proses, malah menyebabkan pemisahan antara jemaah keluarga dan pendampingnya, menambah beban dan kekhawatiran di tengah pelaksanaan ibadah yang seharusnya khusyuk. Kegagalan integrasi data ini menjadi bukti nyata kurangnya koordinasi dan antisipasi dari pihak penyelenggara, baik dari Indonesia maupun Arab Saudi.
Timwas DPR RI menemukan sejumlah fakta di lapangan yang memperkuat pernyataan Hadrian. Laporan-laporan dari jemaah yang terlantar, keluhan mengenai keterlambatan transportasi, dan kesulitan akses informasi menjadi gambaran nyata kegagalan sistem penyelenggaraan haji tahun ini. Kondisi ini, menurut Hadrian, tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama para lansia yang rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem di Arab Saudi.
Kegagalan ini, menurut Hadrian, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang lebih matang, koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi, serta penggunaan teknologi yang lebih efektif dan terintegrasi. Sistem E-Hajj, yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi sumber masalah baru yang perlu dikaji ulang dan diperbaiki.
Berdasarkan temuan di lapangan dan kekecewaan yang mendalam atas penyelenggaraan haji tahun ini, Hadrian merekomendasikan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan haji ke depannya. Ia menyarankan agar penyelenggaraan haji dikelola oleh institusi baru yang lebih profesional, transparan, dan memiliki kendali teknis yang kuat dalam operasional di lapangan.
"Kami ingin ke depannya tak ada lagi pengalaman buruk seperti ini. Haji seharusnya menjadi ibadah yang dijalani dengan tenang dan nyaman, bukan malah menambah beban bagi para jemaah," pungkas Hadrian. Pernyataan ini mengandung harapan besar akan adanya reformasi total dalam sistem penyelenggaraan haji agar ibadah haji dapat dijalankan dengan khusyuk dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.
Hadrian menekankan bahwa pengalaman buruk tahun ini tidak boleh terulang kembali. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan transparan, mengungkapkan akar permasalahan, dan merumuskan solusi yang jitu untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa ibadah haji dapat dijalankan dengan lancar dan aman bagi seluruh jemaah Indonesia.
Ke depan, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, penguatan sistem koordinasi dan komunikasi, serta pengembangan teknologi yang lebih handal dan terintegrasi. Semua pihak terkait, termasuk Kemenag, otoritas Arab Saudi, dan pihak swasta yang terlibat, harus bertanggung jawab dan bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan haji yang lebih baik di masa mendatang.
Kegagalan penyelenggaraan haji tahun ini bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek keagamaan dan kemanusiaan. Ribuan jemaah Indonesia telah menantikan momen suci ini selama bertahun-tahun, dan kekecewaan yang mereka alami harus menjadi camukan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam sistem penyelenggaraan haji. Perbaikan sistem ini bukan hanya sekadar memperbaiki citra pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk melayani umat dan menjaga kesucian ibadah haji. Perubahan mendasar dan komprehensif menjadi kunci untuk memastikan ibadah haji di masa mendatang terlaksana dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.
