Makkah, 8 Juni 2025 – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memberikan penjelasan resmi terkait insiden banyaknya jemaah haji Indonesia yang terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, mengakui adanya kendala transportasi yang menyebabkan penumpukan jemaah dan memaksa sebagian besar mereka untuk menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 4 kilometer dengan berjalan kaki.
Dalam keterangan persnya dari Makkah yang dikutip dari detikNews, Hilman Latief menjelaskan bahwa kepadatan lalu lintas di jalur Muzdalifah-Mina menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. "Pada malam hari hingga subuh, pergerakan jemaah sangat bergantung pada kondisi lalu lintas yang sangat padat," ujarnya. Kepadatan ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, jumlah armada bus yang ribuan unitnya mengantre untuk menuju Mina; dan kedua, jumlah jemaah yang memilih berjalan kaki dari Mina, yang semakin memperlambat pergerakan keseluruhan.
Meskipun pihak syarikah (penyedia layanan transportasi) dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berupaya keras mengangkut jemaah, terutama lansia, dengan menggunakan jalur alternatif, banyak jemaah, khususnya mereka yang merasa kondisi fisiknya memungkinkan, memilih untuk berjalan kaki demi menghindari terik matahari yang semakin menyengat. Petugas PPIH pun aktif mendampingi jemaah sepanjang perjalanan, memberikan arahan agar tidak tersesat dan memilih jalur terdekat menuju Mina.
Hilman Latief menjelaskan bahwa imbauan kepada jemaah untuk tetap menunggu bus telah disampaikan, namun kekhawatiran akan keterlambatan dan potensi tertinggal membuat banyak jemaah memutuskan untuk berjalan kaki. "Pada waktu-waktu tertentu, setelah sebagian jemaah diangkut ke Mina, proses perputaran bus untuk kembali ke Muzdalifah cukup lambat, sehingga jemaah khawatir belum terjemput," jelasnya. Situasi ini diperparah oleh lambatnya proses perputaran bus yang sudah menjemput jemaah dari Muzdalifah. Ketidaktepatan waktu kedatangan bus kembali ke Muzdalifah untuk menjemput jemaah selanjutnya menjadi salah satu faktor penyebab jemaah memilih berjalan kaki.
Permasalahan ini bukan hanya dialami jemaah Indonesia. Jemaah haji dari negara lain, termasuk China dan beberapa negara Afrika, juga dilaporkan berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Meskipun target evakuasi dari Muzdalifah ke Mina dijadwalkan selesai pukul 09.00 waktu setempat, proses tersebut baru tuntas pada pukul 09.40, mengalami keterlambatan sekitar 40 menit. "Alhamdulillah, setelah itu tidak ada lagi jemaah yang tersisa di Muzdalifah," kata Hilman Latief, meringankan situasi.
Setelah seluruh jemaah tiba di Mina, fokus Kemenag dan syarikah beralih pada penempatan jemaah ke tenda yang telah disediakan. Sebagian jemaah yang tiba lebih awal bahkan telah langsung melanjutkan ibadah lempar jumrah.
Hilman Latief menyampaikan terima kasih kepada otoritas Arab Saudi atas pendampingan dan bantuannya dalam melayani jemaah haji Indonesia. Namun, ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan yang dialami jemaah selama proses pergerakan dari Muzdalifah ke Mina. "Atas nama penanggung jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia di Tanah Suci Makkah, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang didapatkan oleh jemaah haji Indonesia selama proses pergerakan tersebut," pungkasnya.
Perlu diingat bahwa jemaah haji Indonesia telah menjalani mabit (menginap) di Muzdalifah sejak Kamis, 5 Juni 2025, setelah salat magrib. Namun, tidak semua jemaah melakukan mabit penuh. Sebagian jemaah, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan pendampingnya, mengikuti skema murur, yaitu melintas Muzdalifah tanpa turun ke area mabit dan langsung menuju Mina lebih awal.
Proses penjemputan jemaah yang mabit di Muzdalifah seharusnya dimulai pukul 22.30 waktu Arab Saudi dan berlanjut hingga pagi hari. Namun, kendala mulai muncul pada Jumat, 6 Juni 2025, pagi hari, berupa antrean panjang bus di jalur menuju Mina yang menghambat proses penjemputan. Antrean panjang ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas angkut bus yang terbatas dibandingkan dengan jumlah jemaah yang sangat besar, serta kurang optimalnya manajemen lalu lintas di area tersebut.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan manajemen transportasi haji di Arab Saudi. Meskipun Kemenag telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak berwenang Arab Saudi, kepadatan jemaah dan keterbatasan armada transportasi tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi haji untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Evaluasi ini harus mencakup aspek perencanaan, koordinasi antar instansi, kapasitas armada, dan manajemen lalu lintas.
Selain itu, perlu dikaji ulang mekanisme penjemputan jemaah, termasuk kemungkinan peningkatan jumlah armada bus, optimalisasi jalur alternatif, dan sistem informasi yang lebih baik untuk memberikan informasi real-time kepada jemaah mengenai jadwal dan lokasi penjemputan. Transparansi informasi juga sangat penting untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran jemaah.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya antisipasi terhadap kondisi fisik jemaah. Meskipun sebagian jemaah memilih berjalan kaki, perlu dipastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan sejauh 4 kilometer. Petugas PPIH harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi jemaah yang membutuhkan bantuan dan memastikan mereka mendapatkan transportasi yang layak.
Ke depan, Kemenag dan otoritas Arab Saudi perlu bekerja sama lebih erat untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, termasuk memastikan sistem transportasi yang efisien dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah haji. Peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga untuk perbaikan sistem penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik.
