Mina, 7 Juni 2025 – Pelaksanaan ibadah haji tahun ini kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, secara tegas menilai Kementerian Agama (Kemenag) gagal menunjukkan antisipasi yang memadai dan terkesan mengabaikan pelajaran dari pengalaman penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Kritik pedas ini disampaikan langsung dari Mina, Arab Saudi, lokasi pelaksanaan ibadah haji yang tengah berlangsung.
"Berita yang beredar di media selalu menampilkan sisi positif pelaksanaan haji. Namun, realita di lapangan jauh berbeda," ungkap Adies kepada wartawan. Ia memaparkan sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi jamaah haji Indonesia, mulai dari pengusiran jamaah yang tengah beristirahat di tengah malam, jamaah yang tertinggal, hingga kelangkaan makanan. "Ada jamaah yang sedang istirahat tiba-tiba diusir dan dipindahkan di tengah malam. Ada pula jamaah yang tertinggal, belum mendapatkan makanan, dan berbagai permasalahan lainnya," tegasnya.
Adies tidak hanya menyoroti permasalahan yang menimpa jamaah secara langsung, tetapi juga menyinggung lemahnya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia menuding kurangnya koordinasi yang efektif antara pihak syarikah (penyelenggara perjalanan haji) dengan pemerintah Arab Saudi, serta di internal Kemenag sendiri.
"Koordinasi yang kurang baik, baik di tingkat pimpinan maupun pelaksana lapangan, menyebabkan banyak kesalahan (miss) terjadi," jelasnya. Ketiadaan koordinasi yang efektif ini, menurut Adies, berdampak pada berbagai permasalahan yang dialami jamaah.
Lebih lanjut, Adies juga mengkritik keras kualitas pelatihan petugas haji. Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada petugas haji dinilai kurang memadai, sehingga mereka tampak tidak siap menghadapi situasi darurat seperti kepadatan dan keramaian jamaah. "Ketika terjadi penumpukan atau keramaian jamaah, petugas haji justru tidak terlihat di lokasi. Mereka tidak berada di tempat yang seharusnya, membiarkan jamaah menghadapi situasi tersebut sendirian," ujar Wakil Ketua DPR RI ini dengan nada kecewa.
Kegagalan dalam memberikan pendampingan yang memadai kepada jamaah haji menjadi sorotan utama kritik Adies. Ia mencontohkan lemahnya pendampingan saat proses lempar jumrah di Mina. "Saat lempar jumrah di Mina, jamaah berjalan sendiri-sendiri tanpa pendampingan yang memadai. Akibatnya, ada jamaah yang mengambil jalan pintas, tersesat, dan harus menempuh jarak yang jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Bayangkan, ada jamaah yang seharusnya menempuh jarak 1 kilometer, malah tersesat dan harus berjalan hingga 10-15 kilometer," jelasnya.
Kondisi ini, menurut Adies, sangat memprihatinkan, terutama bagi jamaah lanjut usia (lansia) yang memiliki keterbatasan fisik. "Bayangkan jamaah lansia yang harus menempuh jarak sejauh itu. Ini semua menjadi catatan penting dan evaluasi bagi Kementerian Agama," tegas politisi Partai Golkar ini.
Berdasarkan temuan dan pengamatan di lapangan, Adies menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi jamaah haji Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya antisipasi, koordinasi yang buruk, pelatihan petugas yang tidak memadai, dan lemahnya pendampingan di lapangan. Semua ini, menurutnya, menunjukkan kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Sebagai solusi jangka panjang, Adies mengusulkan pembentukan Kementerian Haji khusus, mirip dengan sistem yang diterapkan di Arab Saudi. Ia berpendapat bahwa pengelolaan haji yang terpisah dari Kemenag akan lebih efektif dan terfokus.
"Kita perlu mempertimbangkan pembentukan Kementerian khusus yang menangani masalah haji. Pembentukan Kementerian Haji akan lebih terfokus dan efektif," tegasnya. "Sebuah Kementerian Haji akan memiliki Menteri Haji dan departemen yang mengurus seluruh aspek penyelenggaraan haji, mulai dari pengawasan, pendampingan, keberangkatan, hingga pengelolaan maktab di Arafah dan Mina," tambah Adies.
Ia menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah haji Indonesia. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan seluruh aspek penyelenggaraan haji dapat dikelola secara lebih terintegrasi, efektif, dan profesional. Hal ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan permasalahan yang merugikan jamaah.
"Mudah-mudahan pemerintah dan DPR dapat mencari solusi terbaik untuk pengelolaan haji Indonesia. Tujuannya adalah agar seluruh jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan aman," pungkas Adies.
Kritik Adies Kadir ini menjadi tamparan keras bagi Kemenag. Usulan pembentukan Kementerian Haji khusus juga membuka babak baru dalam diskusi mengenai reformasi pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi jamaah haji bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji bagi seluruh warga negara Indonesia. Ke depan, perlu adanya evaluasi menyeluruh dan komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan haji untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di tahun-tahun mendatang. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya berhenti pada pemulangan jamaah, tetapi juga pada jaminan kenyamanan dan keamanan selama prosesi ibadah haji berlangsung. Semoga usulan pembentukan Kementerian Haji ini dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan sistemik penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Perbaikan ini tidak hanya sekadar perbaikan administrasi, tetapi juga perbaikan dalam hal koordinasi, pelatihan, dan pendampingan yang lebih optimal bagi para jamaah haji Indonesia.
