Mina, 8 Juni 2025 – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, khususnya pergerakan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), menjadi sorotan tajam menyusul sejumlah kekisruhan yang terjadi. Hal ini mendorong Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPJU) Mochamad Irfan Yusuf melakukan pertemuan mendadak dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Mina pada Sabtu malam (7/6/2025). Pertemuan informal yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam ini tak hanya membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, tetapi juga mencari solusi strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang, khususnya 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi sekaligus menjadi kesempatan untuk memantau langsung kondisi lapangan di Mina dan mendiskusikan strategi penyelenggaraan haji 2026 secara komprehensif. Diskusi mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penentuan kuota jemaah hingga kesiapan petugas haji di lapangan. "Selain silaturahmi, kami membahas penyelenggaraan haji 2026 secara menyeluruh. Dari penetapan kuota hingga kesiapan petugas di lapangan menjadi fokus utama pembahasan," ungkap Marwan, yang juga merupakan anggota Timwas Haji dari Fraksi PKB.
Salah satu isu paling menonjol yang dibahas adalah keterlambatan penetapan kuota haji dan nama-nama jemaah yang akan berangkat. Keterlambatan ini, menurut Marwan, berdampak signifikan pada koordinasi dan penanganan jemaah oleh pihak penyelenggara, atau yang dikenal dengan syarikah. Dampaknya bahkan sampai memisahkan pasangan suami istri karena tergabung dalam syarikah yang berbeda. "Seharusnya, begitu kuota dari Arab Saudi keluar, penetapan jemaah yang berangkat harus langsung dilakukan. Menunggu Panitia Kerja (Panja) Haji terlalu lama. Akibatnya, satu kloter bisa ditangani oleh syarikah yang berbeda," jelasnya.
Komisi VIII DPR RI, sebagai konsekuensi dari permasalahan ini, tengah mempertimbangkan penerapan pola baru dalam penetapan jemaah haji. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penetapan dan memastikan satu kloter jemaah ditangani oleh satu syarikah saja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Sistem verifikasi jemaah haji berbasis digital terbaru dari otoritas Arab Saudi, Nusuk, juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Meskipun bertujuan untuk mempermudah proses verifikasi, penerapan sistem Nusuk yang terkesan mendadak dan ketat justru menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi pihak Indonesia maupun Arab Saudi. "Baik pihak Saudi maupun kita sempat kebingungan. Ini menjadi pelajaran penting agar komunikasi antar kedua negara, terutama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dapat diperkuat," tegas Marwan.
Menjelang keberangkatan jemaah haji, otoritas Arab Saudi akhirnya melonggarkan aturan Nusuk. Perwakilan jemaah kini diizinkan untuk mengurus administrasi, berbeda dengan aturan awal yang mewajibkan setiap jemaah mengurusnya secara individual. Pelonggaran ini diharapkan dapat meringankan beban jemaah dan memperlancar proses administrasi.
Masalah transportasi, khususnya keterlambatan bus akibat kepadatan pos pemeriksaan menuju Armuzna, juga menjadi perhatian serius. Kepadatan di pos pemeriksaan ini menjadi tantangan besar dalam memastikan kelancaran pergerakan jemaah, terutama pada puncak haji. "Banyak jalan terhambat karena checkpoint (pos pemeriksaan). Ini akan menjadi bahan kajian untuk perbaikan ke depan," kata Marwan.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas haji. Marwan menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas haji tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Petugas haji membutuhkan pendidikan dan pelatihan intensif, termasuk simulasi situasi nyata di lapangan, untuk memastikan mereka siap menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan tugas. "Petugas haji harus dibekali pelatihan minimal tiga bulan agar benar-benar siap menangani berbagai situasi di lapangan," pungkasnya.
Pertemuan antara Kepala BPJU dan Timwas Haji DPR RI ini menjadi bukti komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2025. Kekisruhan di Armuzna menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem dan prosedur penyelenggaraan haji di masa mendatang. Berbagai rekomendasi dan solusi strategis yang dihasilkan dari pertemuan ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, lancar, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia. Keterlibatan DPR RI dalam proses evaluasi ini menunjukkan pengawasan yang ketat dan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan haji yang akuntabel dan transparan. Ke depan, peningkatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, perbaikan sistem teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM petugas haji menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan haji yang lebih baik. Perbaikan sistem transportasi dan manajemen jemaah juga menjadi fokus utama untuk mencegah terulangnya kekisruhan serupa di masa mendatang. Proses evaluasi yang komprehensif dan kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi jemaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan tenang. Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari jumlah jemaah yang berangkat, tetapi juga dari kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang ideal.
