ERAMADANI.COM, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan forum Satu Data Indonesia untuk memperbaiki persoalan data yang sering kali menghambat pembuatan berbagai kebijakan pemerintah seperti saat penyaluran bansos, Selasa, (30/3/21).
Taufik Hanafi selaku Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Pembangunan Bappenas mengungkapkan, upaya merapikan data ini utamanya untuk 3 program prioritas pemerintah.
Adapun data penerima bantuan hingga data UMKM masuk di dalamnya.
Nantinya, pematangan forum satu data ini akan Bappenas lakukan bersama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Badan Informasi Geospasial.
Oktorialdi selaku Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas mengakui adanya tumpang-tindih data antara kementerian dan lembaga.
Hal itu pun yang selama ini menjadi persoalan dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
“Keadaan sekarang ini fragmented-nya itu banyak sekali. Jadi, data itu tumpang tindih antar KL, yang mengakibatkan data bantuan misalnya tumpang tindih,” akuinya, mengutip kumparan.com.
Sementara itu, forum ini akan berlangsung hingga 13 April 2021.
Dengan harapan mampu menghasilkan rancangan data yang terintegrasi dan memperbaiki persoalan tumpang-tindih tersebut.
Oktorialdi mencontohkan, dengan menerapkan sistem big data atau mengadopsi teknologi warehouse, data yang terhasilkan tidak semata sebatas statistik saja.
Misalnya data kemiskinan yang nantinya bisa terpetakan sampai pada tahap di mana saja penyebarannya.
Termasuk pula berapa anggaran yang diperlukan untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di satu daerah.
“Salah satu contoh tadi bagaimana pentingnya kalau kita lihat prioritas mengenai ketahanan ekonomi. Dengan adanya 8 program prioritas dan turunannya ada 7 major project, salah satunya pemberdayaan UMKM yang disebutkan tadi,” jelasnya.
(ITM)