ERAMADANI.COM, DENPASAR – Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana menggelar kuliah umum secara daring via Webex, yang disiarkan langsung pada channel YouTube Udayana TV, Kamis (29/10/20).
Perkuliahan umum yang diikuti sekitar kurang lebih 50 peserta itu mengusung tema “Kontestasi Sains dan Kebijakan Merespon Covid-19”.
Kuliah umum ini menghadirkan 2 narasumber.
- Cahyo Seftyono S.Sos, M.A., seorang dosen program studi politik dan kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang
- Desy Hariyati, S.Sos, M.A., dosen Fakultas Administrasi Universitas Indonesia.
Kuliah Umum Virtual Sesi Pertama, Kontestasi Sains dan Kebijakan Merespons Covid-19
Menurut Cahyo Seftyono, secara realitas kehidupan manusia saat ini sedang menghadapi tradisi modernisme.
Namun, dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya masyarakat dapat menerima hal itu.
“Selain belum siap, menghadapi modernisasi masih terdapat kekayaan-kekayaan dan kearifan lokal dan sebagainya.
Hal ini membuat saya sebagai promotor mewacanakan kembali bahwa sains dalam konteks kebijakan itu tidak perlu sesuatu yang sifatnya scientific dalam konteks positivist, tetapi ada hal-hal yang lainnya.”
Cahyo Seftyono
Dalam situasi Covid-19 yang tengah melanda dunia, realitanya pemerintah sempat mengatakan bahwa pandemi ini tidak membahayakan bagi negara.
Namun, ketika pandemi ini mulai meningkat dan belum mampu pemerintah kendalikan, mereka dalam hal ini tidak cukup modern dalam menerima semua ini secara scientific.
Sementara kaitannya dengan Covid-19, Cahyo menerangkan sampai saat ini belum ada negara yang bisa lepas dari pandemi ini atau istilahnya zero cases.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun ada vaksin, langsung selesai urusan, tidak juga. Beberapa negara mungkin sudah tahap final bahkan sudah ke fase 3, tapi memang belum semuanya teruji dengan manusia,” ujar Cahyo.
Tahapan vaksin Indonesia sendiri sudah pada uji coba pembuatan vaksin produksi UGM.
Walaupun masih sebatas pendeteksi, Cahyo mengatakan itu sudah membanggakan.
Informasi yang paling banyak masuk ke masyarakat adalah informasi yang berasal dari pemerintah.
Sementara belakangan ini pemerintah lebih condong memberikan informasi mengenai ekonomi atau pariwisata.
Cahyo Sebut Partisipasi Kampus dalam Mengedukasi Masyarakat Masih Rendah
Cahyo menerangkan dalam temuan penelitiannya, partisipasi kampus atau lembaga riset dalam mengedukasi publik masih rendah.
Menurutnya 80% informasi mengenai Covid-19 memang masih dari pemerintah.
Oleh sebab itu, partisipasi dari kalangan akademisi kampus sangat penting dalam korelasi pencegahan Covid-19 dalam masyarakat.
Indonesia kini merupakan negara dengan kasus Covid-19 paling tinggi se-Asean.
Tentunya ini terjadi akibat minimnya edukasi mengenai bagaimana cara menghadapi penyakit ini.
Ketidaksinkronan informasi yang dari lembaga-lembaga pemerintah tentu menjadi kekhawatiran tersendiri yang menyebabkan pandemi ini semakin meluas.
Cahyo juga menerangkan terkait kebijakan Indonesia tidak mendapat respons cepat, hal itu terjadi karena beberapa sebab.
“Yang pertama adalah karena sains dan kebijakan tidak terkoneksi,
kedua karena kepemimpinan yang populis (elit-elit pemerintah mengedepankan egonya masing-masing),
ketiga karena koordinasi lintas lembaga yang tidak baik,
keempat sains dan data yang tidak terbuka untuk akademia dan publik.”
Cahyo Seftyono
Kuliah Umum Virtual Sesi Kedua, Pendekatan Public Administration dan Kebijakannya
Pada sesi ke 2, materi kuliah umum diisi oleh Desy Haryati, yang menerangkan tentang pendekatan public administration dan kebijakannya.
Desy lebih memaparkan tentang pendekatan-pendekatan public administration dan kebijakan-kebijakan konkret yang sudah terlaksana pada beberapa negara.
Ia menerangkan bahwa kasus terkonfirmasi saat ini semakin meningkat pada seluruh dunia termasuk Indonesia.
Kebijakan setiap negara dalam menyelesaikan masalah juga berbeda-beda.
Hal yang membedakan kebijakan setiap negara yakni pendekatan mereka dalam penyelenggaraan negara.
Berbagai Pedekatan Negara dalam Menentukan Kebijakan
Mengenai pendekatan administrasi public, Desy menjelaskan bahwa paradigma/pendekatan administrasi publik bermula dari Confucian PA, New Public Management, dan Neo Weberian State.
Penerapan paradigma ini juga memberi dampak yang signifikan bagi negara-negara dalam memerangi Covid-19.
Negara yang menganut paradigma Weberian State dan Confucian PA lebih berhasil daripada negara yang menganut paradigma New Public Management.
Weberian State itu bersifat sentral, dalam arti bahwa pemerintah pusat menjadi pemegang kendali dalam mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi pandemi ini.
“Jadi Weberian State, bersifat sentral jadi ini dibutuhkan di saat pandemi.
Tadinya saya berpikir bahwa gotong royong ini bisa, ternyata di kondisi pandemi, sentralisasi yang bisa.
Ini sudah di-approve di beberapa negara bahwa negara yang pemerintahnya sangat kuat dalam penanganan pandemi itu yang berhasil dibandingkan yang menyerahkan kewenangan pada liberal citizen participation.”
Desy Haryati
Fakta menunjukkan bahwa negara yang menganut Weberian state seperti Korea,Taiwan, Germany, dan Vietnam mampu lebih cepat menangani penyebaran Covid-19.
Sementara New Public Administration lebih mengedepankan kewenangan yang pelimpahannya ke masyarakat.
Hal itu membuat pemerintah lebih sulit mengambil kebijakan dalam menangani Covid-19 seperti contohnya Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, moderator sekaligus dosen Prodi Admnistrasi Publik Unud, Putu Nomy Yasintha, S.Sos, M.PA menyampaikan harapannya.
“Semoga memang peran mahasiswa dan lembaga pendidikan juga bisa lebih berkontribusi secara aktif dalam penanganan Covdi-19,
tema yang kami ambil juga berusaha untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran negara dan perbedaan pendekatan kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara.”
Putu Nomy Yasintha
(LWI)
