Madinah, 13 Juni 2025 – Angka kematian jemaah haji Indonesia yang relatif tinggi, khususnya di kalangan lansia dan penyandang penyakit kronis, menjadi sorotan serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Menanggapi keprihatinan Pemerintah Arab Saudi terkait hal ini, Timwas mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan segera memperbaiki sistem seleksi kesehatan jemaah haji.
Anggota Timwas Haji DPR RI, dr. Edy Wuryanto, dalam kunjungannya ke Daerah Kerja (Daker) Madinah, Kamis (13/6/2025), menegaskan perlunya sinergi optimal antara Kemenkes dan Kemenag dalam memastikan hanya jemaah yang benar-benar memenuhi kriteria istithaah – baik secara fisik maupun mental – yang diberangkatkan ke Tanah Suci. "Penentuan istithaah dari sisi kesehatan sepenuhnya berada di tangan Kemenkes. Oleh karena itu, Menkes dan Menag harus terus bersinergi dan meningkatkan koordinasi, khususnya dalam proses seleksi dan skrining kesehatan jemaah," tegas dr. Edy.
Pernyataan dr. Edy ini merupakan respon langsung terhadap kekhawatiran Pemerintah Arab Saudi atas tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi, menurut dr. Edy, telah secara eksplisit menekankan perlunya pembenahan sistem seleksi jemaah haji Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan. "Ini bukan sekadar catatan, melainkan perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh Indonesia," tegasnya. Ia menambahkan bahwa kegagalan dalam memastikan kesehatan jemaah haji tidak hanya berdampak pada keselamatan jemaah itu sendiri, tetapi juga dapat merusak citra Indonesia di mata dunia dan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.
Lebih lanjut, dr. Edy menolak anggapan bahwa pembatasan usia maksimal jemaah haji, misalnya hingga 90 tahun, menjadi solusi tunggal. Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menilai kesiapan calon jemaah haji. "Usia bukanlah satu-satunya parameter. Ada lansia yang masih sehat dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik, sementara ada pula jemaah muda yang memiliki penyakit kronis berat yang dapat mengancam jiwa selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji," jelas politikus PDI-Perjuangan tersebut. Ia menambahkan bahwa fokus utama haruslah pada kondisi medis jemaah, bukan semata-mata pada usia kronologis mereka.
Timwas Haji DPR RI mendesak Kemenkes untuk lebih optimal dalam memanfaatkan instrumen penilaian kesehatan yang telah dimiliki. Instrumen tersebut, menurut dr. Edy, harus mampu mengkategorikan jemaah berdasarkan tingkat risiko kesehatan mereka, yaitu risiko tinggi, sedang, dan rendah. Kategorisasi ini sangat krusial dalam menentukan kesiapan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji.
"Calon jemaah dengan kategori risiko tinggi, yang memiliki kemungkinan besar mengalami masalah kesehatan serius selama pelaksanaan ibadah haji, harus mendapatkan pertimbangan khusus," ujar dr. Edy. Ia bahkan menyarankan agar keberangkatan jemaah dengan risiko tinggi ditunda atau bahkan dibatalkan jika memang diperlukan. "Keputusan untuk menunda atau membatalkan keberangkatan jemaah dengan risiko tinggi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemenkes," tegasnya. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah preventif yang penting untuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan selama pelaksanaan ibadah haji.
Dr. Edy juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi kesehatan jemaah haji. Ia menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa sistem seleksi kesehatan jemaah haji berjalan dengan baik," katanya.
Lebih jauh, dr. Edy mengusulkan agar Kemenkes dan Kemenag melakukan kajian mendalam terhadap data kematian jemaah haji Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kajian ini, menurutnya, harus mencakup analisis faktor-faktor penyebab kematian, profil kesehatan jemaah yang meninggal, dan efektivitas sistem skrining kesehatan yang telah diterapkan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan sistem seleksi kesehatan jemaah haji ke depan.
Selain itu, Timwas Haji DPR RI juga merekomendasikan peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas kesehatan yang terlibat dalam proses seleksi dan pendampingan jemaah haji. Petugas kesehatan, menurut dr. Edy, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan skrining kesehatan yang akurat dan memberikan edukasi kesehatan yang efektif kepada calon jemaah haji.
Peningkatan akses informasi kesehatan bagi calon jemaah haji juga menjadi poin penting yang disoroti Timwas. Calon jemaah, menurut dr. Edy, harus diberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang persyaratan kesehatan untuk ibadah haji, serta panduan untuk menjaga kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Informasi ini, menurutnya, harus disampaikan melalui berbagai media dan dalam berbagai bahasa agar mudah diakses oleh semua calon jemaah haji.
Timwas Haji DPR RI juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara Kemenkes, Kemenag, dan pihak terkait lainnya, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Indonesia, dalam memastikan kesiapan kesehatan jemaah haji. Kerja sama ini, menurut dr. Edy, harus mencakup koordinasi dalam proses seleksi kesehatan, penyediaan layanan kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, serta penanganan kasus-kasus medis yang mungkin terjadi selama pelaksanaan ibadah haji.
Secara keseluruhan, desakan Timwas Haji DPR RI untuk melakukan evaluasi total sistem istithaah haji merupakan langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan jemaah haji Indonesia. Perbaikan sistem seleksi kesehatan, peningkatan kualitas pelatihan petugas kesehatan, dan peningkatan akses informasi kesehatan merupakan beberapa langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan selama pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. Keberhasilan upaya ini tidak hanya akan meningkatkan keselamatan jemaah haji, tetapi juga akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ke depan, Timwas akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kemenkes dan Kemenag. Mereka berharap agar kedua kementerian tersebut dapat merespon dengan cepat dan serius demi keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.
