DENPASAR, ERAMADANI.COM – Buntut PPKM yang tak kunjung usai, banyak oknum tak bertanggung jawab atas hal ini, menjadikannya ladang bisnis di tengah kesusahan masyarakat dan situasi sulit selama masa pandemi Covid-19. Maraknya bisnis PCR/Swab Tes yang berkedok surat wajib perjalanan dan bebas covid-19 membuat masyarakat sulit bergerak. Dan yang pasti kantong jadi terkuras karena mahalnya harga tes. Bahkan, nama sejumlah Menteri dilaporkan ke KPK hari ini karena dicurigai ikut berparsipasi atas perihal tersebut.
Dilansir dari CNN Indonesia Kamis, (04/11/21) Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki. Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya.
“Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut,” jelasnya ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (3/11) malam. Pihaknya juga akan membawa sejumlah bukti-bukti terkait keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pengadaan tes PCR tersebut. Rencananya, Prima akan melakukan pelaporan ke KPK, pada hari ini, pukul 11.00 WIB.
“Bukti-bukti yang akan dibawa nanti pemberitaan sejumlah media. Besok (hari ini) jam 11.00 kita ke KPK,” ungkap dia
Tak hanya sejumlah Menteri yang dilaporkan perhari ini, nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut terseret. Lima fakta temuan yang menyudutkan Luhut terkait bisnis PCR/SWAB Tes, hingga menyeret namanya. Adanya bantuan perusahaan Toba Bumi Energi, Indonesia pada awalnya kesulitan alat tes PCR, Untung GSI (Genomik Solidaritas Indonesia) untuk amal, PT. GSI tak punya kerja sama dengan BUMN, Luhut berdonasi untuk sumbangan alat tes PCR. Namun, hal itu disangkal oleh Luhut. Melalui juru bicara MENKO MARVES, Luhut tak pernah sedikitpun mengambil keuntungan perihal tes PCR yang dijalankan oleh PT. GSI.
“Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham,” ungkap Jodi. Jodi juga menjelaskan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI. Jodi menyebut, ada 9 pemegang saham berinvestasi di GSI. “Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” imbuh dia.
Dijelaskan oleh Immanuel Ebenezer, Ketua Joman (Jokowi Mania), melalui wawancara di Sapa Pagi Indonesia, Kompas Tv dirinya memastikan bahwa sekeliling Jokowi tak peka soal sosial, mengambil bisnis PCR di tengah penderitaan rakyat demi cuan. Berikut cuplikan wawancara yang disampaikan perwakilan Jokowi Mania “Saya nggak mau pakai kata dugaan, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan,” tegas Immanuel.
“Kenapa kami tidak memakai kata dugaan atau indikasi, orang sudah pasti kok. Kan saya bertanggung jawab. Kalau mereka tidak suka, mereka laporkan saya bisa dipidana.” Tambahnya lagi.
Bagi Immanuel, akan sangat berbahaya bagi Jokowi ketika di sekelilingnya mencoba mencari kesempatan atau cuan (keuntungan -red) di tengah penderitaan rakyat. Immanuel mengklaim Jokowi selalu berpihak kepada rakyat, hanya saja sekelilingnya yang tak beres, tutupnya.
Editor: WK
Sumber : CNN Indonesia, Kompas.com , Kompas tv, jpnn.com
