ERAMADANI.COM, JAKARTA – Ditengah gonjang ganjing pandemi Covid-19, ada kabar baik untuk 13 juta masyarakat atau pegawai yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan dengan total anggaran mencapai Rp 31,2 triliun.
Hal ini diperkuat pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan kepada para pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
“Pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang mendapatkan yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (05/08/2020).
Ia juga mengaku anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan pegawai ini ditaksir mencapai Rp 31,2 triliun.
Ia pun berharap, dengan adanya stimulus baru ini bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Ini akan memakan Rp 31,2 triliun, berbagai langkah ini karena sampai Agustus ini memang penyerapan PEN masih dirasa perlu ditingkatkan,” tuturnya.
Melansir Detik.com, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan menambah bantuan sosial (bansos) baik pegawai atau yang lainnyadengan skema baru di tengah pandemi Covid-19.
Bansos yang diberikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang terdampak.
Selain itu, bansos dengan skema baru ini mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako.
Disusul dengan diskon listrik untuk industri, bisnis, dan sosial, bantuan produktif kepada pelaku UMKM.
Pegawai Dapat Bantuan dari Jokowi
Stimulus yang baru, kata Sri Mulyani adalah penghapusan tarif listrik minimum atau abonemen bagi pelaku industri, bisnis, dan sosial.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Adapun anggaran Rp 3 triliun ini kompensasi untuk pegawai PLN.
“Pemerintah meminta PLN tidak lagi memberikan tagihan minimal kepada industri, bisnis, dan sosial sehingga pelanggan membayar sebesar yang mereka gunakan,” ucapnya.
Pemerintah, juga meningkatkan jumlah pengurangan cicilan PPh badan dari yang sebelumnya 25% menjadi 50%.
Sedangkan untuk PKH pegawai, ia mengatakan ada pengubahan skema yaitu penambahan bantuan berupa beras sebesar 15 kilogram (kg).
Kepada seluruh penerima hingga akhir tahun. Anggaran yang disediakan untuk program tambahan ini sebesar Rp 4,6 triliun.
Kemudian tambahan benefit untuk program Kartu Sembako, nantinya para penerima manfaat mendapat bantuan tunai.
Bantuan tunai yang direncanakan tersebut sebesar Rp 500.000 dan anggaran yang disediakan sekitar Rp 5 triliun.
“Kita akan berikan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka dapat Rp 2,4 juta yang sangat kecil dan bentuknya,” ucapnya.
“Bantuan sifatnya produktif jadi bukan pinjaman dengan total anggar mendekati Rp 30 triliun,” imbuhnya. (MYR)
