Mekkah, 1 Juni 2025 – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan keprihatinan serius terkait minimnya fasilitas transportasi haji, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia), setelah melakukan peninjauan langsung ke Terminal Jiyad, Mekkah, Minggu (1/6/2025). Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi layanan bus shalawat yang menjadi tulang punggung mobilitas jemaah antara hotel dan Masjidil Haram. Hasilnya mengecewakan: kekurangan yang signifikan dalam penyediaan armada khusus lansia terungkap secara gamblang.
Dari total sekitar 140 bus shalawat yang beroperasi di Terminal Jiyad, hanya sekitar 15 unit – kurang dari 10 persen – yang dikhususkan untuk para lansia. Angka ini terlampau kecil jika dibandingkan dengan jumlah total jemaah lansia Indonesia yang mencapai sekitar 51 ribu orang. Disparitas yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai aksesibilitas dan kenyamanan para lansia selama menjalankan ibadah haji.
"Bayangkan, 51 ribu jemaah lansia harus berbagi fasilitas transportasi yang sangat terbatas," tegas Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI. "Apakah mereka harus berdesak-desakan di shelter terminal dengan jemaah reguler? Apakah mereka harus menunggu lama di bawah terik matahari? Ini jelas tidak sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya diberikan kepada para lansia yang tengah menunaikan ibadah suci."
Selly mempertanyakan sistem penjemputan jemaah lansia. Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, sebagian lansia dapat dijemput langsung dari depan hotel. Namun, minimnya sosialisasi terkait hal ini mengakibatkan banyak jemaah lansia tidak mengetahui informasi penting tersebut, sehingga mereka tetap harus menuju terminal dan menghadapi potensi kesulitan mobilitas. Ketidakjelasan informasi ini, menurut Selly, merupakan kegagalan komunikasi yang fatal dan harus segera diperbaiki.
Lebih lanjut, Selly juga menyoroti kurangnya penanda atau ikon yang jelas pada bus shalawat milik pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak jemaah, termasuk lansia, tersesat dan justru menaiki bus negara lain yang mungkin tidak mengarah ke jalur yang benar. Kejadian ini memperburuk situasi dan menambah beban psikologis bagi jemaah yang sudah rentan.
"Ke depan, identifikasi bus shalawat Indonesia harus diperjelas. Penambahan marka, logo, atau bahkan petugas yang berjaga di setiap halte sangat penting untuk mencegah kebingungan dan tersesatnya jemaah," ujar Selly. "Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keselamatan dan keamanan para jemaah."
Meskipun demikian, Selly memberikan apresiasi terhadap kinerja petugas lapangan, khususnya tim transportasi. Ia mencatat bahwa saat ini terdapat 127 bus shalawat yang beroperasi, dengan 32 unit di antaranya difungsikan untuk jemaah disabilitas. Armada tersebut tersebar di tiga terminal utama: Syib Amir, Jiyad, dan Jabal Ka’bah.
Namun, apresiasi tersebut tidak menutupi fakta bahwa sistem operasional bus shalawat masih memerlukan perbaikan signifikan. Selly menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jadwal operasional bus agar tidak mengganggu waktu keberangkatan jemaah ke Masjidil Haram, sehingga antrean panjang dan penumpukan jemaah dapat dihindari. Laporan mengenai kesulitan jemaah mendapatkan angkutan bus menjadi bukti nyata perlunya perbaikan sistemik.
"Laporan mengenai jemaah yang kesulitan mendapatkan bus shalawat tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah Indonesia, pihak penyelenggara haji, dan otoritas Arab Saudi," tegas Selly. "Perbaikan sistem transportasi haji tidak bisa hanya bersifat tambal sulam, tetapi harus terencana dan terintegrasi."
Sementara itu, anggota Timwas DPR RI lainnya, Sofwan Dedy dari Fraksi PDI Perjuangan, menambahkan bahwa kendala teknis yang dihadapi petugas lapangan juga turut berperan dalam permasalahan ini. Banyak hambatan, menurut Sofwan, bersumber dari kebijakan otoritas Arab Saudi yang tergolong ketat.
"Kita perlu memahami bahwa ada kendala teknis yang dipengaruhi oleh regulasi di Arab Saudi. Namun, ini bukan berarti kita pasrah begitu saja," kata Sofwan. "Ke depan, kita perlu pendekatan diplomatik yang lebih intensif dengan otoritas Arab Saudi untuk mencari solusi bersama. Koordinasi dan negosiasi yang efektif sangat krusial untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis tersebut."
Kesimpulannya, permasalahan transportasi haji, khususnya bagi jemaah lansia, merupakan isu serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Minimnya jumlah bus shalawat khusus lansia, kurangnya sosialisasi informasi, identifikasi bus yang kurang jelas, dan kendala teknis yang dipengaruhi oleh regulasi Arab Saudi, merupakan beberapa faktor yang harus segera diatasi. Timwas DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi haji, demi kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah, terutama para lansia yang membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus. Pendekatan diplomatik dengan otoritas Arab Saudi juga dianggap penting untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Perbaikan sistemik, bukan hanya perbaikan parsial, menjadi kunci utama dalam menjamin kelancaran dan kenyamanan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari jumlah jemaah yang berangkat, tetapi juga dari kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh jemaah selama menjalankan ibadah suci tersebut.
