ERAMADANI.COM, JAKARTA – Penyidikan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo masih berlanjut. Kini KPK akan menggeledah lagi tempat lain usai memeriksa Gedung KKP. Mengenai hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK untuk tidak berlebihan.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/20) dini hari, terkait dugaan kasus ekspor benih lobster.
Sementara dalam penggeledahan Gedung KKP, KPK menemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, lantas bukti-bukti semakin banyak yang terkumpul.
Meski demikian, Luhut yang juga menjadi Menteri KKP Ad Interim, membela mantan politikus Gerindra itu.
Ia meminta KPK melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berlebihan.
Luhut Nilai Mantan Menteri Kelautan Edhy Sosok Orang Baik
“Kami menyayangkan peristiwa ini dan saya tahu Pak Edhy sebenarnya orang baik, dan saya senang beliau langsung ambil alih tanggung jawab, sebagai seorang ksatria dan itu harus kita hormati. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok,” kata Luhut, dari keterangan tertulis, Sabtu (28/11/20).
Walaupun terdapat kasus hukum terkait aturan ekspor benih lobster, ia meminta jajarannya di KKP tetap fokus bekerja dan melayani masyarakat.
Melansir dari kumparan.com, Luhut yang bertindak sebagai pengganti sementara Menteri KP telah menggelar rapat pimpinan perdana, dengan para pejabat eselon I di lingkup kementerian tersebut, Jumat (27/11/20) sore.
Dari pembahasan rapat pimpinan itu, salah satu yang terbahas adalah aturan ekspor benih lobster.
“Tadi kita evaluasi mengenai lobster. Jadi kalau dari Permen yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah,” kata Luhut.
Aturan terkait benih lobster tertuang dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengeluarkan aturan itu, yang sebelumnya dilarang oleh mantan Menteri KP, Susi Pudjiastuti.
Luhut menjelaskan bahwa memang ada mekanisme ekspor yang keliru.
Hal itu terkait pengangkutan benih bening lobster dari Indonesia ke negara tujuan ekspor.
Meski begitu, Luhut meminta KPK untuk tidak melakukan pemeriksaan berlebihan terhadap Edhy Prabowo.
“Saya minta juga kalau boleh KPK juga memeriksa sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, jangan berlebihan, tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok.”
Luhut, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/20)
Tanggapan Ketua KPK Terkait Pernyataan Luhut
Terkait pernyataan Luhut itu, Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri mengatakan bahwa tidak ada istilah berlebihan dalam suatu pemeriksaan.
Lantaran suatu pemeriksaan bertujuan untuk mencari keterangan yang sebenarnya.
Komjen Firli juga menyatakan bahwa penyidik dalam memeriksa akan bekerja secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Nantinya proses penyidikan akan diperiksa oleh jaksa penuntut umum sebelum diuji di persidangan. (ITM)
