Makkah, 7 Juni 2025 – Pembatalan mendadak program tanazul oleh otoritas Arab Saudi telah memicu krisis di Mina, lokasi puncak ibadah haji. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak peningkatan kesiapsiagaan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) menanggapi kondisi darurat ini yang ditandai dengan kepadatan ekstrem, kelelahan massal jemaah, dan potensi kekurangan layanan dasar.
Program tanazul, yang dirancang untuk memulangkan sekitar 37.000 jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi lebih awal ke Makkah setelah lempar jumrah Aqabah, telah dibatalkan tanpa pemberitahuan yang memadai. Keputusan ini, menurut Selly, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem layanan haji di lapangan, khususnya di Mina. Jemaah yang seharusnya sudah berada di hotel-hotel di Makkah kini terkonsentrasi di Mina, berdesak-desakan untuk mendapatkan tempat beristirahat di tenda-tenda yang jumlahnya terbatas.
"Situasinya sangat memprihatinkan," ungkap Selly dalam keterangan pers di Makkah. "Banyak jemaah yang kelelahan setelah perjalanan jauh dari Muzdalifah ke Mina. Mereka tiba dalam kondisi fisik yang lemah, namun justru dihadapkan pada kesulitan mendapatkan tempat beristirahat yang layak. Ini merupakan situasi yang sangat rentan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius."
Lebih lanjut, Selly menjelaskan bahwa pembatalan program tanazul telah menciptakan beban logistik yang luar biasa. Makanan yang seharusnya disiapkan di hotel-hotel Makkah untuk jemaah tanazul kini harus disuplai ke Mina, menambah tekanan pada sistem distribusi makanan yang sudah terbebani. "Tanpa antisipasi yang matang, kita berisiko menghadapi kelangkaan makanan di Mina," tegasnya. "Kondisi fisik jemaah yang sudah melemah membuat mereka sangat rentan terhadap dampak kekurangan makanan dan minuman."
Kepadatan di Mina bukan hanya menimbulkan masalah akses terhadap tempat istirahat dan makanan, tetapi juga berdampak pada akses layanan kesehatan. Selly menekankan perlunya perhatian ekstra terhadap kelompok rentan, khususnya jemaah lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan dan dukungan medis khusus. "TKHI harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan tersedianya layanan medis dan psikologis yang memadai di tengah kondisi yang sangat padat dan menantang ini," ujarnya.
"Prioritas utama kita adalah keselamatan dan kesehatan jemaah," lanjut Selly. "Kita tidak boleh membiarkan satu pun jemaah menjadi korban hanya karena kurangnya antisipasi dan kesiapsiagaan. Tim medis harus hadir di lapangan secara sigap dan responsif terhadap kebutuhan jemaah."
Selly juga menyoroti pentingnya koordinasi yang intensif antara Kementerian Agama RI, PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji), otoritas Arab Saudi, dan mitra penyedia layanan (syarikah). Ia mendesak agar semua pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak jemaah tetap terjamin, meskipun program tanazul telah dibatalkan.
"Layanan dasar seperti tenda, makanan, air minum, dan layanan kesehatan harus tetap diberikan secara adil dan merata kepada semua jemaah," tegasnya. "Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Semua jemaah berhak mendapatkan layanan yang layak dan memadai, terlepas dari perubahan skema pelaksanaan haji."
Pembatalan program tanazul, menurut Selly, merupakan sebuah kegagalan dalam perencanaan dan koordinasi. Ketidakjelasan informasi dan kurangnya antisipasi dari pihak terkait telah menyebabkan situasi darurat di Mina. Ia meminta agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan koordinasi dan perencanaan yang lebih matang dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
"Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk sistem komunikasi, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme antisipasi terhadap perubahan rencana yang mendadak," kata Selly. "Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya sistem peringatan dini dan rencana kontigensi yang efektif untuk menghadapi situasi darurat."
Lebih jauh, Selly menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan situasi ini. Informasi yang akurat dan tepat waktu harus diberikan kepada jemaah dan keluarga mereka di Indonesia. "Kecemasan dan kekhawatiran keluarga jemaah di Tanah Air harus diredakan dengan informasi yang jelas dan transparan," tambahnya.
Selly juga meminta agar DPR RI mendapatkan akses penuh dan informasi yang lengkap terkait penanganan situasi di Mina. Ia berharap agar investigasi menyeluruh dilakukan untuk mengungkap penyebab pembatalan program tanazul dan memastikan tidak ada kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan penderitaan jemaah.
"DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi di Mina dan memastikan bahwa pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan jemaah haji Indonesia," pungkas Selly. "Kami berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali di masa mendatang dan penyelenggaraan haji dapat berjalan lebih lancar dan aman bagi seluruh jemaah." Situasi di Mina saat ini menjadi sorotan utama dan menuntut respon cepat dan efektif dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran ritual ibadah, tetapi juga dari terjaminnya keselamatan dan kesehatan seluruh jemaah.
