ERAMADANI.COM, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman menyampaikan curahannya atas penyelenggaraan Pemilu 2019 di Cisarua, Bogor, Pada Senin (22/4/2019).
Pernyataan itu bersambung setekah banyaknya korban dari petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang kini menjadi sorotan.
Dilansir dari CNN Indonesia, Anwar mengaku dirinya ikut berdosa lantaran turut memutuskan dilakukannya Pemilu secara serentak. Ia mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.
“Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu),” ujarnya.
Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, ia mengaku dalam pelaksanaanya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp35 triliun.
“Saya begitu pulang dari TPS, tersadar betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Ternyata anggaran pemilu (juga mencapai) sekitar Rp35 triliun,” tuturnya.
Dari pengalamannya pribadi, Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut.
Ia mengaku tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan tersebut. Kendati demikian, Anwar memastikan pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
Ia juga berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.
“Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK,” tutupnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyepakati hal tersebut. Beliau mendorong pemerintahan yang baru hasil Pemilu 2019 nanti mengagendakan pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Jangan menjelang berakhir (pemerintahan) Kalau menjelang berakhir perdebatannya ndak selesai-selesai,” kata Mahfud. (RIK)
