ERAMADANI.COM – Warganet di media sosial X baru-baru ini dihebohkan oleh pernyataan Arie Putra, Co-founder dan host kanal YouTube Total Politik, yang menyebut bahwa dinasti politik adalah hak asasi manusia.
Pernyataan ini disampaikan dalam video berjudul “Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?” yang tayang pada Selasa, 4 Juni 2024. Nama Pandji kemudian menjadi trending di X karena video tersebut, dan banyak warganet yang tidak setuju dengan pernyataan Arie soal dinasti politik.
“mereka beneran gk ngerti politik, dari bahasa yg mereka ungkapkan sbg alasan untuk menjawab pertanyaan panji aja ngalor ngidul. politik dinasti bener/salah? human rights wkwwk LOL,” cuit @peoql3.
Semua ini bermula dari pertanyaan Arie kepada Pandji terkait sensitivitasnya terhadap dinasti politik. Pandji Pragiwaksono, selain sebagai komedian, sering menyampaikan pandangannya tentang politik di media sosial dan berbagai acara.
“Kenapa lu agak sensi kayaknya, gua lihat ada sensitivitas soal politik dinasti, kan itu hak warga negara, mau lu dinasti atau nggak,” tanya Arie kepada Pandji dalam podcast Total Politik.
Arie menjelaskan pendapatnya dengan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah melarang anggota keluarga bupati maju dalam pemilihan.
“Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK. Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara, istri dari bupati nggak boleh maju. Ini pendapat MK,” jelas Arie.
Arie berpendapat bahwa dinasti politik tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya, dan sebagai warga negara konstitusional, ia berbicara tentang hak warga negara.
Melansir dari beritajeteng.tv, Pandji kemudian meminta Arie untuk langsung mengungkapkan inti perspektifnya soal dinasti politik. “Hentikan omong kosong itu, omong aja apa yang lu maksud,” tegas Pandji. Arie menjawab singkat, “Ini human rights,” yang berarti hak asasi manusia. Pandji kembali bertanya tentang salah atau tidaknya dinasti politik, dan Arie kembali menjawab dengan frasa “human rights”.
Menurut Pandji, jawaban ‘human rights’ tidak bisa dibenarkan dalam konteks dinasti politik, yang dianggapnya melanggengkan kejahatan di pemerintahan karena anggota keluarga yang menjabat cenderung menutupi kesalahan satu sama lain.
Perbincangan ini berawal dari terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024 mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Polemik terkait Gibran, anak pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi perbincangan panas di dunia politik, dengan banyak warganet menduga Jokowi menghidupkan dinasti politik. Hal inilah yang Pandji bawa sebagai contoh dinasti politik, dan Arie menanggapinya dengan prinsip bahwa dinasti politik merupakan hak asasi manusia.
