Jakarta, 21 Mei 2025 – Polemik pemisahan penginapan jemaah haji Indonesia, khususnya pasangan suami-istri dan pendamping, menjadi sorotan tajam Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Dalam pemantauan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Timwas menemukan sejumlah permasalahan krusial, termasuk isu pemisahan hotel yang dinilai tidak manusiawi dan menimbulkan keresahan di kalangan jemaah. Menanggapi temuan tersebut, DPR mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melakukan negosiasi intensif dengan otoritas penyelenggara haji di Arab Saudi guna mencari solusi terbaik.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan keprihatinannya atas permasalahan ini. Dalam wawancara eksklusif dengan detikHikmah di Gedung DPR RI, Rabu (21/5/2025), Cucun menegaskan bahwa Timwas Haji DPR telah berkoordinasi secara intensif dengan Kemenag, khususnya dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk mencari jalan keluar. "Kami telah menginstruksikan Pimpinan Komisi VIII dan Panja Haji untuk segera memanggil Dirjen PHU guna membahas permasalahan ini secara tuntas," tegas Cucun.
Ia menjelaskan bahwa akar permasalahan pemisahan hotel ini terletak pada perubahan sistem penyelenggaraan haji di Arab Saudi. "Sistem penyelenggaraan haji di Arab Saudi telah bertransformasi. Kini, Kementerian Haji Arab Saudi memegang kendali penuh, dan semua syarikah (perusahaan penyelenggara haji) berada di bawah pengawasan mereka. Kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan," ungkap Cucun. Perubahan sistem ini, menurutnya, telah menyebabkan beberapa kendala teknis, termasuk ketidaksesuaian data dan pemisahan penginapan jemaah yang seharusnya ditempatkan bersama.
Namun, Cucun menekankan bahwa keterbatasan teknis bukan berarti Kemenag pasif. "Meskipun kita harus mengikuti aturan Saudi, negosiasi tetap harus dilakukan. Pasti ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pemisahan hotel antara pasangan suami-istri atau ibu dan anak yang bertindak sebagai pendamping merupakan hal yang tidak rasional dan tidak manusiawi. "Bayangkan, pendamping disediakan, tapi hotelnya terpisah. Ini jelas tidak bisa diterima," kata Cucun dengan nada tegas.
Timwas Haji DPR, lanjut Cucun, tidak hanya menerima keluhan dan curhatan jemaah, tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan permasalahan ini kepada seluruh petugas haji di bawah komando Dirjen PHU. "Tugas kami adalah mengawasi dan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Kami telah menyampaikan pesan kepada seluruh petugas haji agar senantiasa melayani jemaah dengan sepenuh hati dan ikhlas, menganggap tugas ini sebagai bentuk ibadah," ujarnya. Politisi PKB ini berharap agar setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.
Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa permasalahan pemisahan hotel ini berakar pada perbedaan sistem dan data antara pihak penyelenggara haji Indonesia dan Arab Saudi. "Terdapat ketidaksesuaian data, misalnya dalam hal daftar jemaah yang seharusnya ditempatkan bersama. Ini yang menyebabkan pemisahan hotel terjadi," jelasnya. Ia menambahkan bahwa Timwas Haji DPR sedang menelusuri lebih dalam mengenai mekanisme pengolahan data dan koordinasi antar pihak terkait, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Ketidakjelasan informasi dan koordinasi yang kurang efektif juga menjadi sorotan Timwas Haji DPR. Cucun mengungkapkan bahwa banyak jemaah yang baru mengetahui pemisahan hotel mereka sesaat sebelum keberangkatan atau bahkan setelah tiba di Arab Saudi. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di kalangan jemaah. "Ketidakjelasan informasi ini harus segera diatasi. Kemenag harus memastikan transparansi dan komunikasi yang efektif dengan jemaah," tegas Cucun.
Selain masalah pemisahan hotel, Timwas Haji DPR juga menemukan sejumlah permasalahan lain, seperti keterlambatan layanan, kualitas akomodasi yang kurang memadai di beberapa lokasi, serta kesulitan akses informasi bagi jemaah. Semua temuan ini telah disampaikan kepada Kemenag dan sedang dalam proses evaluasi dan penyelesaian.
Cucun menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara Kemenag, pihak penyelenggara haji di Indonesia, dan otoritas haji Arab Saudi. "Kita perlu membangun komunikasi yang lebih efektif dan transparan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan sesuai dengan harapan jemaah," katanya. Ia berharap agar negosiasi yang dilakukan Kemenag dapat menghasilkan solusi yang adil dan memuaskan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
Lebih jauh, Cucun meminta agar Kemenag tidak hanya fokus pada negosiasi dengan pihak Arab Saudi, tetapi juga melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. "Kita perlu memeriksa kembali seluruh prosedur dan mekanisme penyelenggaraan haji, termasuk sistem pengolahan data, koordinasi antar pihak, dan sistem informasi bagi jemaah," ujarnya. Evaluasi internal ini, menurutnya, sangat penting untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang dan meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia.
Timwas Haji DPR juga akan terus memantau perkembangan penanganan permasalahan ini dan akan memberikan laporan berkala kepada publik. "Kami berkomitmen untuk mengawal dan memastikan hak-hak jemaah haji terpenuhi," pungkas Cucun. Ia berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, sehingga ibadah haji mereka menjadi ibadah yang mabrur. Ke depannya, peningkatan koordinasi dan transparansi informasi diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji Indonesia. Peran Kemenag dalam hal ini sangat krusial, baik dalam melakukan negosiasi dengan pihak Arab Saudi maupun dalam melakukan evaluasi internal untuk perbaikan sistem penyelenggaraan haji di masa mendatang.
