Makkah, 8 Zulhijjah 1446 H/ 7 Juni 2025 M – Rangkaian ibadah haji memasuki puncaknya, namun sejumlah kendala logistik kembali menghambat kelancaran perjalanan jemaah. Jarak antara Muzdalifah dan Mina, yang meskipun terbilang pendek, menjadi titik kritis yang memperlihatkan kelemahan sistem transportasi dan manajemen massa selama musim haji tahun ini. Ribuan jemaah terpaksa menempuh perjalanan kaki, menghadapi kepadatan luar biasa dan minimnya armada transportasi yang tersedia, mengakibatkan sejumlah jemaah terlantar dan menimbulkan keprihatinan mendalam.
Perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, yang secara geografis berdekatan, menjadi sorotan utama. Meskipun jaraknya diperkirakan sekitar 5-7 kilometer, berdasarkan informasi dari Kementerian Agama RI, kenyataannya jauh lebih melelahkan dan berisiko bagi jemaah, khususnya lansia dan jemaah dengan kondisi fisik terbatas. Minimnya armada transportasi dan kemacetan parah memaksa ribuan jemaah untuk berjalan kaki, sebuah situasi yang jauh dari ideal dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Dalam pernyataan yang disampaikan di Makkah, Jumat (6/6/2025), Ayub menyatakan, "Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Saya melihat langsung video ibu-ibu lansia terlantar di Arafah karena tidak ada tenda yang menampung mereka saat situasi sangat luar biasa. Ini sangat memprihatinkan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen transportasi dan penataan jemaah selama puncak ibadah haji.
Kesulitan yang dihadapi jemaah tidak hanya terbatas pada perjalanan Muzdalifah-Mina. Perhitungan total jarak tempuh yang harus ditempuh jemaah selama puncak ibadah haji mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 33,65 kilometer. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas ibadah, termasuk lempar jumrah, tawaf, dan sa’i.
Lempar jumrah, ritual penting yang dilakukan di Mina, membutuhkan perjalanan bolak-balik ke tiga tiang jumrah (Jamarat): Jamarah Ula, Wustha, dan Aqabah. Dengan jarak rata-rata 4,5 kilometer dari tenda jemaah ke Jamarat, perjalanan pulang pergi setiap harinya mencapai 9 kilometer. Ritual ini diulang selama tiga hari (11, 12, dan 13 Zulhijjah), sehingga total jarak yang ditempuh untuk lempar jumrah mencapai 27 kilometer.
Selain lempar jumrah, jemaah juga harus melaksanakan tawaf ifadhah dan tawaf wada’. Tawaf ifadhah dilakukan setelah lempar jumrah, sementara tawaf wada’ dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Setiap tawaf membutuhkan jemaah untuk mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh putaran. Dengan asumsi jarak satu putaran sekitar 500 meter, total jarak untuk satu kali tawaf mencapai 3,5 kilometer. Karena ada dua kali tawaf, maka total jarak yang ditempuh untuk tawaf adalah 7 kilometer.
Ritual sa’i, yang melibatkan berjalan cepat antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, juga menambah jarak tempuh jemaah. Dengan jarak antara Shafa dan Marwah sekitar 450 meter, total jarak yang ditempuh untuk sa’i mencapai 3,15 kilometer.
Jika seluruh jarak tempuh untuk lempar jumrah (27 km), tawaf (7 km), dan sa’i (3,15 km) dijumlahkan, maka total jarak tempuh jemaah selama puncak ibadah haji mencapai sekitar 37,15 kilometer. Angka ini menunjukkan beban fisik yang cukup berat bagi jemaah, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik.
Permasalahan ini bukan hanya soal jarak tempuh semata, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah. Kepadatan massa, minimnya fasilitas kesehatan darurat di sepanjang jalur perjalanan, dan potensi kelelahan fisik menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan jemaah. Kejadian jemaah terlantar, seperti yang diungkapkan oleh Muslim Ayub, menunjukkan betapa krusialnya perbaikan sistem manajemen dan logistik haji.
Ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan jumlah armada transportasi, pengaturan lalu lintas yang lebih efektif, penambahan posko kesehatan dan istirahat di sepanjang jalur perjalanan, serta sistem informasi yang lebih baik bagi jemaah merupakan beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan. Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia, otoritas haji Saudi Arabia, dan penyelenggara haji juga sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Selain itu, peningkatan kapasitas akomodasi di Mina dan Muzdalifah juga perlu dikaji ulang. Ketersediaan tenda yang memadai dan penataan yang lebih baik dapat mengurangi risiko jemaah terlantar dan meningkatkan kenyamanan selama bermalam.
Permasalahan yang terjadi selama puncak ibadah haji tahun ini menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk sistem transportasi, manajemen massa, dan fasilitas pendukung, harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keselamatan serta kenyamanan seluruh jemaah haji Indonesia. Prioritas utama adalah memastikan bahwa ibadah haji dapat dijalankan dengan khusyuk dan aman, tanpa dibebani oleh kesulitan logistik yang tidak perlu. Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari jumlah jemaah yang berangkat, tetapi juga dari jaminan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah mereka.
