ERAMADANI.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, pendataan presisi dan terintegrasi akan memastikan program pemerintah berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Pak Prabowo sangat ngotot agar kita punya sistem pendataan sosial ekonomi yang presisi dan terintegrasi,” kata Fahri, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Ia menegaskan, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 2,38 juta orang (0,85 persen) yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem, 25 juta orang (9 persen) miskin, serta 67 juta orang (24 persen) dalam kategori rentan miskin.
Karena itu, Presiden Prabowo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 2 Februari lalu.
Inpres tersebut mengamanatkan konsolidasi seluruh data penerima manfaat program sosial agar terintegrasi dan terdigitalisasi dalam satu sistem.
“Dengan data tunggal, masing-masing instansi pemerintah dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan sesuai target per desil penduduk, hingga by name by address. Program tidak lagi tumpang tindih lintas kementerian,” jelas Fahri.
Ia juga menyoroti persoalan kebocoran subsidi yang selama ini terjadi akibat lemahnya sistem pendataan.
Salah satu temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menurutnya, menunjukkan ada 10 juta rekening penerima subsidi bansos yang salah sasaran.
“Bahkan ada 41.000 rekening pegawai BUMN, dokter, hingga bos perusahaan yang menikmati subsidi. Hal ini seharusnya bisa dicegah jika kita punya sistem digitalisasi data tunggal,” ujarnya.
Fahri menambahkan, sistem berbasis digital akan meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan penerima manfaat.
Dengan begitu, keputusan distribusi bansos dan subsidi lebih objektif, sesuai data dan prioritas kebijakan, bukan karena kepentingan orang per orang.
Sebagai contoh, ia menyebut backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sekitar 10 juta keluarga, rumah tidak layak huni mencapai 20 juta keluarga, serta 6 juta keluarga miskin ekstrem yang bahkan tidak memiliki hunian.
“Program pembangunan 3 juta rumah per tahun jelas belum cukup. Karena itu, sesuai arahan Presiden, kita harus merancang kebijakan yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas,” tutup Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
