Cali, Kolombia – Dalam upaya yang menjanjikan untuk menyelamatkan alam dan meringankan beban utang negara-negara berkembang, enam organisasi konservasi internasional telah membentuk koalisi baru untuk membangun standar praktik konversi utang negara menjadi proyek iklim dan alam. Koalisi ini, yang terdiri dari The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trust, Conservation International, Re:wild, World Wildlife Fund (WWF) Amerika Serikat, dan Wildlife Conservation Society, juga akan membangun jalur pembagian proyek.
Inisiatif ini muncul di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat tentang dampak utang terhadap upaya konservasi. Data menunjukkan bahwa 60 persen negara berpendapatan rendah menganggap utang sebagai penghambat utama dalam melindungi alam. Koalisi ini meyakini bahwa skema konversi utang dapat menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak, dengan potensi untuk mengarahkan dana iklim dan alam senilai 100 miliar dolar AS ke proyek-proyek konservasi.
"Skema ini bertujuan untuk bekerja sama dengan pemerintah yang telah menandatangani komitmen 30-by-30 yang jelas dan juga memiliki utang yang perlu dikonservasi," jelas Jennifer Morris, CEO The Nature Conservancy, di sela Pertemuan Keanekaragaman Hayati (COP16) di Cali, Kolombia.
COP16, yang sedang berlangsung di Cali, merupakan platform penting bagi negara-negara untuk membahas implementasi 23 target yang ditetapkan dalam kesepakatan Kunming-Montreal tahun 2022. Salah satu target yang paling penting adalah mendorong negara-negara untuk menyisihkan 30 persen wilayah daratan dan lautnya untuk konservasi pada tahun 2030, yang dikenal sebagai target 30-by-30.
Konsep konversi utang menjadi proyek konservasi telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, setelah terbukti berhasil di Belize dan Kepulauan Galapagos. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, telah menjadikan upaya mengatasi perubahan iklim dan melindungi alam sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia secara aktif mendorong penghapusan utang negara-negara berkembang dengan imbalan komitmen terhadap proyek perlindungan lingkungan.
Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Kolombia, Luis Gilberto Murillo, mengungkapkan bahwa Petro telah melakukan pembicaraan dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengenai potensi konversi utang menjadi proyek lingkungan.
Koalisi enam organisasi lingkungan tersebut telah menetapkan rencana untuk membangun standar praktik yang komprehensif untuk konversi utang menjadi komitmen perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Standar ini, yang diharapkan akan dipublikasikan pada awal tahun 2025, akan fokus pada aspek-aspek penting seperti tata kelola, operasi, dan pendanaan konservasi.
Koalisi ini juga akan fokus pada kolaborasi dalam proyek-proyek konversi utang, pengembangan kebijakan, dan peningkatan jumlah modal yang tersedia untuk peningkatan kredit, seperti asuransi dan jaminan.
"Konversi utang menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak bagi pemerintah, masyarakat lokal, dan alam," ujar Robb Menzi, pelaksana tugas presiden dan CEO Wildlife Conservation Society. "Skema ini mengurangi beban utang negara secara keseluruhan, menyediakan sumber daya untuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat lokal, dan membuka pendanaan untuk melestarikan ekosistem yang paling penting di suatu negara."
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Para ahli dan aktivis lingkungan berharap bahwa koalisi ini akan berhasil dalam membangun kerangka kerja yang kuat dan efektif untuk konversi utang, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada upaya global untuk melindungi alam dan mengatasi perubahan iklim.
Dengan dukungan dari organisasi-organisasi terkemuka dan komitmen dari negara-negara seperti Kolombia, skema konversi utang memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang ampuh dalam mencapai tujuan konservasi global. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya, membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi planet kita.
