Jakarta, 29 Mei 2025 – Kekecewaan mendalam menyelimuti ribuan calon jemaah haji Indonesia menyusul keputusan mendadak pemerintah Arab Saudi yang menutup jalur penerbitan visa furoda untuk musim haji tahun ini. Keputusan yang diumumkan pada 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS) ini telah membatalkan impian ribuan jamaah yang telah mempersiapkan diri dan biaya untuk menunaikan ibadah haji melalui jalur alternatif tersebut. Situasi ini pun memicu keresahan dan pertanyaan besar terkait transparansi informasi serta mekanisme penyelenggaraan haji furoda yang selama ini masih abu-abu.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur, membenarkan kabar tersebut. "Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini," tegas Firman saat dihubungi media ini. Ia menambahkan bahwa konfirmasi diperoleh baik melalui aplikasi elektronik Masar Nusuk maupun melalui komunikasi langsung dengan pihak berwenang di Arab Saudi. "Kita perhatikan baik melalui aplikasi elektronik mereka maupun bertanya langsung. Kami mendapat jawaban secara lisan juga sudah tutup semuanya," imbuhnya.
Konfirmasi serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief. Dalam keterangan persnya, Hilman menyatakan telah menerima konfirmasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait penutupan proses pemvisaan. "Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS)," ungkap Hilman.
Data yang disampaikan Kemenag menunjukkan bahwa hingga penutupan penerbitan visa, sebanyak 203.279 visa jemaah haji reguler telah terbit dan siap diberangkatkan. Namun, terdapat 41 visa yang belum selesai diproses dan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. "Per hari ini, tersisa 41 visa," jelas Hilman.
Berbeda dengan jemaah haji reguler yang prosesnya terpantau dan terkendali, jemaah haji furoda menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan haji furoda selama ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga pengawasannya pun menjadi terbatas. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengakui hal tersebut. "Furoda sebetulnya tidak bisa kita awasi karena tidak masuk dalam undang-undang. Tetapi karena visa furoda ini sebagai alternatif bagi jemaah kita yang cukup panjang daftar tunggunya, itu bagian dari penyelesaian," ujar Marwan saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta.
Marwan menambahkan bahwa asal-usul visa furoda selama ini masih kurang jelas. "Sebetulnya, dari dulu kita tidak dan nggak paham sumber dari furoda. Tapi biasanya mereka menyebutkan ada yang dari kedutaan ada yang langsung dari Saudi," tambahnya. Menyikapi situasi ini, Komisi VIII DPR RI menyarankan agar penyelenggara travel umrah yang menawarkan paket haji furoda bersikap transparan kepada calon jemaah. Mereka diminta untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jujur terkait status visa furoda kepada calon jamaah yang telah mendaftar.
"Karena itu kami ingin menyampaikan kepada para jemaah maupun para pimpinan travel bila sudah dipastikan tidak mendapatkan lewat visa furoda disampaikan saja kepada jemaah. Jangan dirayu jangan diajak berangkat. Jika dirasa tidak bisa menepati janji lebih baik terus terang," tegas Marwan. DPR juga berencana untuk mempertimbangkan regulasi terkait haji furoda dalam pembahasan undang-undang ke depannya, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon jemaah.
Sementara itu, Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) mengimbau calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat untuk bersabar dan ikhlas menerima keputusan pemerintah Arab Saudi. Wakil Ketua Umum Asphirasi, Tauhid Hamdi, menyatakan bahwa keputusan tersebut harus dihormati karena berkaitan dengan regulasi yang berlaku di Arab Saudi. "Kita berharap masyarakat Indonesia sabar dan ikhlas. Walaupun kita punya uang, punya apa, tapi belum ada panggilan ya kita harus ikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi," ujar Tauhid.
Tauhid menduga penutupan jalur visa furoda berkaitan dengan upaya reformasi digital dan penataan penyelenggaraan haji di Arab Saudi agar lebih tertib dan terkendali. Ia juga menekankan bahwa dampak penutupan visa furoda tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain di dunia. "Mungkin ada yang keluar di B2C itu sedikit-sedikit dari setiap negara. Tapi secara umum, hampir semua negara tidak ada visa furoda yang keluar tahun ini," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar. "Karena bukan hanya di Indonesia seperti itu ya. Tapi di negara lain juga sama," ujar Menag Nasaruddin Umar. Menag mengakui bahwa keterlambatan dan penutupan penerbitan visa berada di luar kendali pemerintah Indonesia dan sepenuhnya menjadi ranah otoritas Arab Saudi. Pihaknya, kata Menag, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan titik terang dan solusi bagi para jemaah yang terdampak.
Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait mekanisme visa furoda yang selama ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Ke depan, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak jemaah dan memastikan penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan terencana, baik bagi jemaah reguler maupun jemaah furoda. Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi calon jemaah untuk lebih teliti dalam memilih penyelenggara perjalanan haji dan memastikan informasi yang diperoleh akurat dan terpercaya sebelum melakukan pembayaran dan proses pendaftaran. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap penyelenggara haji pun menjadi semakin krusial untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Kekecewaan ribuan jemaah haji Indonesia ini menjadi catatan penting bagi semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terjamin dan memberikan kepastian bagi para calon jamaah.
