Jakarta, 1 Juni 2025 – Setelah sebelumnya menimbulkan polemik terkait penghentian penerbitan visa furoda untuk musim umrah tahun ini, Kerajaan Arab Saudi akhirnya merilis aturan baru mengenai penerbitan visa umrah. Kebijakan ini, yang dikonfirmasi oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), menetapkan persyaratan baru yang berfokus pada verifikasi dan sertifikasi hotel yang dipesan jemaah. Keputusan ini menimbulkan sejumlah implikasi bagi penyelenggara ibadah umrah dan jemaah di Indonesia.
Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur, sebelumnya telah mengkonfirmasi penghentian penerbitan visa furoda untuk tahun ini. "Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini," tegasnya kepada detikHikmah pada Rabu (28/5/2025). Penghentian ini, menurut AMPHURI, dikarenakan proses pemvisaan haji telah ditutup. Kabar ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara umrah dan calon jemaah, mengingat visa furoda selama ini menjadi salah satu jalur utama pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri.
Namun, situasi tersebut kini sedikit terurai dengan diterbitkannya aturan baru oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ahmad Barakwan, Kabid Umrah DPP AMPHURI, menjelaskan bahwa penerbitan visa umrah akan kembali dibuka pada tanggal 14 Zulhijah 1446 H, dengan jadwal keberangkatan jemaah dimulai pada tanggal 15 Zulhijah. "Visa sudah bisa terbit tanggal 14 Zulhijah, terus 15 Zulhijah jemaah (umrah) sudah boleh masuk (Saudi)," ujarnya kepada detikHikmah pada Sabtu (31/5/2025).
Namun, perubahan signifikan terletak pada persyaratan hotel yang dipesan. Aturan baru ini mewajibkan hotel yang dipilih jemaah umrah telah memiliki izin resmi atau yang dikenal dengan istilah "tasreh" dari otoritas terkait di Arab Saudi. "Jadi visa umrah tuh akan diterbitkan jika hotel yang dipesan di Makkah dan di Madinah sudah mempunyai tasreh dari Difa’ Madani dan Kementerian Pariwisata," jelas Barakwan. Difa’ Madani, merupakan badan pemerintah Saudi yang berwenang dalam hal pengawasan dan pengaturan akomodasi, sementara Kementerian Pariwisata Saudi berperan dalam memastikan standar kualitas dan keamanan hotel.
Persyaratan ini tidak hanya sebatas kepemilikan izin, tetapi juga mencakup kejelasan dan kesesuaian data pemesanan hotel dengan paket umrah yang dibeli jemaah. "Hotel yang kita booking itu harus sesuai dengan paket kita. Anggap 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Itu harus sesuai 3 malamnya hotel apa," tegas Barakwan. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan atau penyimpangan informasi dalam pemesanan hotel, serta memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah umrah.
Lebih lanjut, Barakwan menjelaskan mekanisme verifikasi pemesanan hotel. Pihak penyelenggara umrah, khususnya yang menggunakan jasa wholesaler hotel, harus memastikan data pemesanan terintegrasi dengan sistem Nusuk, sistem online resmi pemerintah Saudi untuk pengelolaan visa dan umrah. "Nanti ada mungkin anggap kita beli hotel di wholesaler gitu ya yang di Jakarta. Nah dia harus memfasilitasi untuk masukin ke Nusuk atau gimana teknisnya. Yang penting hotel itu sudah ada bookingannya dan bisa dicek. Dari pihak hotel itu sudah bisa approval juga ke dalam Nusuk kalau sudah ada bookingan atas nama tersebut," terangnya. Dengan demikian, proses verifikasi pemesanan hotel menjadi kunci utama dalam penerbitan visa umrah. Hotel harus secara resmi menyetujui reservasi dan data tersebut harus terintegrasi dengan sistem Nusuk.
Aturan terbaru ini, yang dikutip dari akun Instagram resmi AMPHURI (@amphuri), menunjukkan komitmen pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah. Hal ini juga berdampak pada penyelenggara umrah di Indonesia yang kini harus lebih teliti dan transparan dalam proses pemesanan hotel. Mereka diharuskan bermitra dengan hotel-hotel yang telah memenuhi standar dan memiliki izin resmi dari pemerintah Saudi.
Implikasi dari aturan baru ini cukup signifikan. Pertama, peningkatan biaya umrah dimungkinkan karena hotel-hotel bersertifikat cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan hotel-hotel tanpa sertifikasi. Kedua, penyelenggara umrah harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengelola pemesanan hotel dan memastikan integrasi data dengan sistem Nusuk. Ketiga, proses pengajuan visa umrah diperkirakan akan memakan waktu lebih lama karena proses verifikasi yang lebih ketat. Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara umrah menjadi sangat penting untuk mencegah potensi penipuan atau penyimpangan.
Aturan baru ini juga memberikan dampak positif. Dengan mewajibkan hotel bersertifikat, kualitas akomodasi bagi jemaah umrah diharapkan meningkat. Hal ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, aturan ini juga dapat menekan praktik-praktik ilegal dalam penyelenggaraan umrah.
Bagi calon jemaah umrah di Indonesia, penting untuk memilih penyelenggara umrah yang terpercaya dan telah berpengalaman dalam mengelola umrah sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah Arab Saudi. Calon jemaah juga perlu memastikan bahwa hotel yang ditawarkan oleh penyelenggara umrah telah memiliki sertifikat resmi dan data pemesanan terintegrasi dengan sistem Nusuk. Transparansi dan komunikasi yang baik antara penyelenggara umrah dan jemaah sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah umrah.
Secara keseluruhan, aturan baru penerbitan visa umrah ini menandai babak baru dalam penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi. Meskipun menimbulkan tantangan bagi penyelenggara umrah di Indonesia, aturan ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah, serta memberantas praktik-praktik ilegal dalam industri umrah. Ke depan, kerjasama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, serta peningkatan profesionalisme penyelenggara umrah di Indonesia, sangat penting untuk memastikan keberlangsungan ibadah umrah yang aman, nyaman, dan berkah bagi seluruh jemaah. Perubahan ini menuntut adaptasi dan peningkatan kapasitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah umrah, dari pemerintah hingga penyelenggara dan jemaah itu sendiri.
