ERAMADANI.COM – Tepat pada Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto genap setahun memimpin Indonesia.
Salah satu janji utamanya adalah menciptakan 19 juta lapangan kerja baru selama lima tahun masa kepemimpinan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan janji tersebut. Ia optimistis target itu bisa tercapai.
“Target ini masih realistis karena berbagai program pendukung sudah berjalan,” ujarnya.
Yassierli menambahkan bahwa data jumlah lapangan kerja baru masih menunggu hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS. Ia menolak berspekulasi sebelum data resmi dirilis.
Program untuk Menekan Pengangguran
Pemerintah menjalankan sejumlah program unggulan guna menekan angka pengangguran, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, dan hilirisasi industri.
Menurut Yassierli, program-program ini mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Tantangan di Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menuai sorotan akibat beberapa kasus keracunan.
Masalah ini muncul karena lemahnya pengawasan dan tidak terpenuhinya standar operasional prosedur (SOP).
Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil tindakan cepat. Ia melibatkan sejumlah kementerian untuk memperbaiki tata kelola dan memperketat pengawasan program MBG.
Fokus Utama: Memutus Rantai Kemiskinan
Melansir dari finance.detik.com, Prabowo menegaskan bahwa memutus rantai kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Berbagai program seperti Sekolah Rakyat (SR), Perumahan Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat bagi 35 juta keluarga penerima manfaat sudah diluncurkan.
Presiden juga memerintahkan pengawasan langsung ke lapangan agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Ia menilai data daya beli masyarakat, harga bahan pokok, dan lapangan pekerjaan harus terus dipantau secara menyeluruh.
Empat Tahun ke Depan
Selain ekonomi, Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum, penguatan sipil, dan profesionalitas TNI.
Keberhasilan dalam bidang tersebut akan menentukan kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun internasional.
Pemerintah masih memiliki empat tahun untuk membuktikan kinerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan, menegakkan hukum, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
