Jakarta, 28 Mei 2025 – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyerukan adopsi model konsensus ala Perjanjian Hudaibiyah sebagai solusi bagi kompleksitas konflik global yang kian mengkhawatirkan. Seruan ini disampaikan Gus Yahya seusai menghadiri Diskusi Pakar #3 yang diselenggarakan oleh Institute for Humanitarian Islam (IFHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pernyataan tersebut bukan sekadar usulan, melainkan sebuah ajakan serius bagi dunia internasional untuk meneladani kearifan Islam dalam menyelesaikan perselisihan dan membangun perdamaian.
Dunia, menurut Gus Yahya, tengah dilanda krisis kemanusiaan multidimensi. Konflik identitas yang mengakar, kesenjangan ekonomi yang menganga, hingga persekusi berbasis agama dan etnis menjadi pemandangan sehari-hari yang menodai tatanan global. Di tengah gejolak ini, Gus Yahya menegaskan peran penting Islam dalam menawarkan solusi konkret. “Islam seharusnya memiliki jawaban atas permasalahan kemanusiaan yang pelik ini. Jika tidak, lantas apa makna diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam?” tegasnya, sebuah pertanyaan retoris yang menggarisbawahi urgensi peran Islam dalam menciptakan perdamaian dunia.
Gagasan Humanitarian Islam, yang telah digagas oleh GP Ansor sejak 2017 dan kini berkembang menjadi wacana global yang dikaji secara akademis di berbagai penjuru dunia, menjadi landasan pemikiran Gus Yahya. PBNU, sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan wacana ini, mendirikan IFHI pada November 2024. Lembaga ini diproyeksikan sebagai pusat pengembangan pemikiran Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, berfokus pada penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian.
Salah satu pilar utama Humanitarian Islam adalah pentingnya membangun konsensus global yang adil dan setara. Konsensus, bagi Gus Yahya, bukan sekadar norma sosial, melainkan nilai fundamental dalam ajaran Islam. “Kita menemukan bahwa konsensus adalah kunci. Dalam Islam, kesepakatan itu mengikat. Bahkan dapat menundukkan norma keagamaan yang sudah mapan,” tegasnya, menunjukkan bagaimana ajaran Islam menempatkan kesepakatan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan perselisihan.
Sebagai ilustrasi kekuatan konsensus dalam Islam, Gus Yahya menunjuk pada Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy ini, meskipun tampak merugikan secara kasat mata – penundaan ibadah umrah dan pengembalian kaum Muslim Makkah yang membelot ke Madinah – justru menjadi bukti nyata penghormatan Islam terhadap kesepakatan. “Itu menunjukkan kekuatan posisi perjanjian dalam Islam. Rasulullah menghormati kesepakatan, bahkan jika konsekuensinya berat secara keagamaan,” jelasnya, menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memprioritaskan perdamaian dan kesepakatan di atas kepentingan sesaat. Sikap ini, menurut Gus Yahya, patut diteladani dalam menyelesaikan konflik global saat ini.
Lebih jauh, Gus Yahya menekankan pentingnya kembali pada konsensus internasional yang telah disepakati, khususnya Piagam PBB. Piagam PBB, menurutnya, merupakan tonggak sejarah peradaban karena memperkenalkan dua norma penting: kesetaraan martabat manusia dan penegasan batas-batas kedaulatan negara. “Sebelum Piagam PBB, kolonialisme dan penindasan dianggap normal, bahkan dibenarkan atas nama agama oleh berbagai imperium,” katanya, menunjukkan bagaimana Piagam PBB menjadi landasan hukum internasional yang penting dalam mencegah penindasan dan pelanggaran HAM.
Gus Yahya menegaskan bahwa semua bentuk konflik antar identitas, baik di India, Myanmar, China, Palestina, maupun Sudan, hanya dapat diselesaikan jika semua pihak kembali pada konsensus global tersebut dan menegakkannya secara konsisten dan setara. Tidak ada jalan pintas menuju perdamaian selain dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan. Konflik yang berakar pada ketidakadilan dan pelanggaran HAM hanya akan melahirkan siklus kekerasan yang tak berujung.
Melalui Humanitarian Islam, PBNU mengajak seluruh bangsa dan kelompok agama di dunia untuk membangun tatanan global yang adil dan harmonis, yang berbasis pada prinsip kesetaraan hak dan martabat manusia. “Kalau mau harmonis, harus adil. Dan kalau mau adil, maka harus ada kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia,” pungkas Gus Yahya, menegaskan kembali komitmen PBNU terhadap terciptanya perdamaian dunia yang berkeadilan.
Diskusi IFHI tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain KH Ulil Abshar Abdalla, KH Rumadi Ahmad, KH Ahmad Suaedy, dan Sururin, serta para akademisi, jurnalis, dan aktivis kemanusiaan dari berbagai latar belakang. Kehadiran tokoh-tokoh lintas disiplin ilmu ini menunjukkan luasnya dukungan terhadap gagasan Humanitarian Islam dan pentingnya mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan global.
Ajakan Gus Yahya untuk mengadopsi model Perjanjian Hudaibiyah sebagai solusi konflik global bukan sekadar wacana akademis. Ini merupakan seruan moral yang mendesak bagi dunia internasional untuk meneladani nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian yang terkandung dalam ajaran Islam. Perjanjian Hudaibiyah, yang ditandai dengan kompromi dan penghormatan terhadap kesepakatan, bukan hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga menjadi model yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik masa kini. Dalam konteks global yang sarat dengan polarisasi dan konflik, pendekatan berbasis konsensus dan keadilan seperti yang diusulkan oleh PBNU ini menjadi salah satu jalan menuju perdamaian dunia yang lebih berkelanjutan. Pentingnya mengedepankan dialog, menghormati perbedaan, dan membangun kesepakatan bersama menjadi kunci utama dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan harmonis. Harapannya, seruan Gus Yahya ini dapat menjadi momentum bagi dunia internasional untuk bersama-sama membangun perdamaian yang berkelanjutan, berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Perjanjian Hudaibiyah, bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran berharga yang dapat memberikan inspirasi bagi penciptaan dunia yang lebih baik.
