ERAMADANI.COM, JAKARTA – Rencana impor beras pada tahun ini dengan jumlah 1 juta ton terus mendapat perhatian. Terkait hal itu, Komisi IV DPR RI memanggil Kementerian Pertanian (Kementan) pada Senin (15/3/21), untuk mempertanyakan rencana impor tersebut.
Pergolakan terkait rencana impor itu menyusul lantaran hasil produksi dalam negeri diperkirakan mengalami kenaikkan atau surplus.
Sementara rencana impor beras ini muncul dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa pekan lalu.
Lantas, Sudin selaku Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP meminta Kementan untuk menjelaskan wacana impor itu di tengah adanya panen raya.
“Komisi IV ingin mendapat gambaran dari pemerintah secara detail dan sejujur-jujurnya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah terkait rencana impor beras dari Bulog sebanyak 1 juta ton di tengah masa panen raya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual, Senin (15/3/21), seperti mengutip kumparan.com.
Menurut BPS, potensi produksi padi atau gabah kering giling (GKG) pada Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton.
Angka itu meningkat 26,88 persen dari produksi pada Januari-April 2020 yang sebenar 19,99 juta ton.
Selain itu, juga meningkat 6,70 persen dari produksi padi pada Januari-April 2019 yang sebesar 23,78 juta ton.
“Kalau 25 juta ton GKG rasanya stok nasional sudah cukup. Ini menimbulkan pertanyaan berapa sesungguhnya produksi padi nasional,”
Sudin, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP
Komisi IV turut memanggil Bulog untuk menjelaskan peran jika memang impor beras terealisasi, juga penjelasan mengenai penyerapan beras petani pada periode panen awal tahun Maret-Juni 2021.
“Ya kalau Bulog suruh beli beli-beli nanti taruhnya (stok beras) di pinggir jalan, penyimpan enggak bagus bulukan setelah itu yang kena Bulog lagi. Oleh karena itu, perlu pembahasan,” kata Sudin.
Dirut Perum Bulog Dapat Instruksi Dadakan untuk Impor Sementara Sisa Beras Impor 2018 Masih Ada
Budi Waseso selaku Direktur Utama Perum Bulog lantas buka suara mengenai keputusan pemerintah yang hingga kini riuh mendapat pertentangan.
Budi menjelaskan, penugasan impor beras tahun ini merupakan instruksi secara mendadak dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pada saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) beberapa waktu lalu.
“Sehingga saat rakortas saat itu enggak diputuskan untuk impor.
Hanya kebijakan dari Pak Menko (Perekonomian) dengan Mendag itu
yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk laksanakan impor,”
Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR secara virtual, Selasa (16/3/21)
Lanjutnya, terdapat stok beras impor sisa tahun 2018 yang turun mutu sebanyak 106.642 ton.
Sementara realisasi impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Bulog telah menyalurkan 321.320 ton pada tahun 2018, kemudian 529.110 tahun berikutnya, dan 617.574 ton pada tahun 2020.
Selanjutnya pada tahun ini rencana realisasi beras impor tahun 2018 sebanyak 41.635 ton.
“Nah sedangkan kalau boleh disampaikan bahwa eks impor 2018 itu masih bermasalah sisanya,”
Budi Waseso
Rakortas yang Airlangga pimpin itu hanya membahas mengenai kemungkinan kelangkaan dan prediksi cuaca.
“Enggak ada. Jadi saat itu hanya membahas kemungkinan dan cuaca prediksi kelangkaan, sehingga waktu itu perlu kita impor sebagai buffer stock atau iron stock,” jelasnya. (ITM)
