ERAMADANI.COM, INDONESIA – Sejumlah pihak yang telah bekerja sama dengan pemerintah mulai memberikan kepastian terkait ketersediaan vaksin Covid-19 pada tahun ini dan tahun 2021. Ketersediaan vaksin Covid-19 direncanakan mulai November 2020.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI, Djauhari Oratmangun, dan Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, telah bertemu dengan perwakilan perusahaan produsen vaksin Covid-19.
Perwakilan perusahaan itu dari Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac, pertemuan itu berlangsung di China pada Sabtu (10/10/20).
Jumlah Vaksin dari Setiap Perusahaan untuk Indonesia
Penyediaan terbagi menjadi 2 periode, yaitu untuk tahun ini dan tahun 2021.
Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, juga sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.
Sementara G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis (dual dose/dua dosis vaksinasi) untuk tahun ini.
Lima juta dosis selanjutnya akan mulai datang pada November 2020.
Sinovac menyanggupi 3 juta dosis hingga akhir Desember 2020.
Dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis (single dose vials) pada minggu pertama November.
Selanjutnya 1,5 juta dosis (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, juga 15 juta dosis dalam bentuk bulk.
Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), dan Sinovac 125 juta (dual dose).
Menkes Terawan mengungkapkan adanya kelompok-kelompok yang menjadi prioritas pemeberian vaksin.
“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/10), melansir dari merdeka.com.
Ia juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut masih akan mendapatkan keringanan, apabila mereka tercatat sebagai penerima BPJS kesehatan.
“Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah,” jelasnya.
Menkes Terawan dan Jajaran Telah Siapkan Program Vaksinasi Covid-19
Mereka juga mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan Indonesia dan akan segera melakukan simulasi pada beberapa puskesmas.
Sejak akhir September 2020, sudah ada pemberlakuan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.
Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, vaksin yang mendapat pembiayaan dari pemerintah maupun yang secara mandiri tetap harus melalui Bio Farma.
Lantaran Bio Farma merupakan BUMN yang mendapat amanah dalam pengadaan vaksin.
Dalam waktu dekat Bio Farma harus memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.
Selain membahas ketersediaan, Menkes Terawan juga menyampaikan niatnya untuk bekerja sama dalam pertukaran teknologi kesehatan.
Adapun hal itu mendapatkan sambutan baik dari pihak-pihak yang terlibat.
Sementara untuk kehalalan, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengatakan kehalalan Sinovac dan Cansino akan mendapat jaminan dari partisipasi MUI dalam proses pengujian data.
Begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm. (IAA)
