Jakarta, 16 Januari 2025 – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia resmi mengukuhkan tiga pejabat pimpinan tinggi madya dalam sebuah pelantikan yang berlangsung khidmat di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (16/1/2025). Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut, menandai babak baru dalam upaya percepatan layanan jaminan produk halal dan peningkatan kontribusi sektor ekonomi halal nasional.
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Babe Haikal menekankan pentingnya peran ketiga deputi baru ini dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sektor halal. "Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya melantik saudara sebagai Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPJPH," ujarnya. Ia memberikan pesan tegas kepada para pejabat yang dilantik: "Permudah segala urusan masyarakat, jangan dipersulit. Begitu juga, gembirakan para pegiat halal dan jangan disusahkan." Pesan ini merefleksikan komitmen BPJPH untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal di Indonesia.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial pergantian pejabat, melainkan momentum strategis untuk memperkuat struktur organisasi BPJPH dan meningkatkan efektivitas kinerja lembaga dalam mencapai target-target nasional. Babe Haikal menyamakan ketiga deputi ini sebagai "gerigi" yang vital dalam menggerakkan roda besar BPJPH. Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang kuat di antara mereka, serta seluruh jajaran BPJPH, akan menghasilkan percepatan yang signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
"Pelantikan ini menjadi momen penting untuk memperkuat BPJPH sebagai upaya untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto," tegas Babe Haikal. Pernyataan ini menggarisbawahi peran krusial BPJPH dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor ekonomi halal yang potensial.
Ketiga pejabat eselon I yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi BPJPH. SK Presiden tersebut secara resmi mengangkat mereka ke dalam jabatan strategis di lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Indonesia. Identitas ketiga deputi yang dilantik belum dipublikasikan secara resmi dalam rilis pers ini, namun informasi lebih lanjut akan segera menyusul. Ketiadaan informasi detail mengenai latar belakang dan pengalaman para deputi ini menimbulkan rasa penasaran publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria seleksi yang diterapkan. Transparansi dalam proses seleksi dan pengumuman profil para pejabat publik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas pemerintahan.
Hadir dalam acara pelantikan tersebut sejumlah tokoh penting di lingkungan Kementerian Agama dan BPJPH. Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor, dan Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, turut menyaksikan momen bersejarah ini. Kehadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Ali Ramdani, semakin menegaskan dukungan penuh Kementerian Agama terhadap BPJPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kehadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI periode 2014-2018, Nur Syam, dan Kepala BPJPH periode 2017-2021, Sukoso, menunjukkan kontinuitas kepemimpinan dan komitmen jangka panjang dalam pengembangan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPJPH juga turut hadir sebagai bentuk dukungan dan solidaritas internal.
Pelantikan ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia. Pertumbuhan industri halal global yang pesat menuntut Indonesia untuk semakin kompetitif dan efisien dalam memberikan layanan jaminan produk halal. BPJPH, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hal tersebut, memiliki peran krusial dalam memastikan produk-produk halal Indonesia memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi, sekaligus mampu bersaing di pasar global.
Tantangan yang dihadapi BPJPH ke depan cukup kompleks. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan sertifikasi halal, BPJPH juga perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Sosialisasi dan edukasi yang masif perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami manfaat dan pentingnya sertifikasi halal. BPJPH juga perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Keberhasilan BPJPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Industri halal memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan dukungan pemerintah dan kerja keras seluruh jajaran BPJPH, Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain utama dalam industri halal global. Pelantikan ketiga deputi ini diharapkan menjadi titik tolak bagi percepatan pencapaian target tersebut.
Namun, suksesnya BPJPH tidak hanya bergantung pada kepemimpinan dan struktur organisasi yang kuat, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. BPJPH perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan BPJPH memiliki SDM yang profesional dan handal.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci keberhasilan BPJPH. BPJPH perlu memastikan seluruh proses dan kegiatannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan BPJPH menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif perlu diimplementasikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi.
Ke depan, BPJPH diharapkan mampu menjadi lembaga yang modern, efisien, dan terpercaya. Lembaga ini perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren global. Pemanfaatan teknologi digital, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan sertifikasi halal. BPJPH juga perlu memperkuat kerjasama internasional untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Pelantikan tiga deputi baru ini merupakan langkah awal dalam upaya BPJPH untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menentukan keberhasilan BPJPH dalam mewujudkan visi dan misinya. Publik menantikan kinerja nyata dari para deputi baru ini dan berharap mereka mampu membawa perubahan positif bagi BPJPH dan industri halal Indonesia secara keseluruhan. Semoga pelantikan ini menjadi momentum bagi peningkatan layanan, transparansi, dan akuntabilitas BPJPH dalam mendukung pertumbuhan ekonomi halal Indonesia. Keberhasilan BPJPH juga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional.
