Jakarta – Skandal judi online kembali mengguncang Ibukota. Kali ini, sorotan tertuju pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dimana 11 pegawai kementerian tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Total 14 orang telah ditangkap, termasuk tiga warga sipil, dan polisi terus melakukan pengembangan kasus.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Wira Satya Triputra, dalam keterangannya pada Sabtu (2/11/2024) menyatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah proses penyelidikan yang intensif. "Update hari ini kita sudah melakukan penangkapan 14 orang tersangka dan masih akan terus melakukan pengembangan," ujar Wira.
"Kita akan lakukan tracing (penelusuran) aset-aset para pelaku hasil dari kejahatan," tambah Wira, mengindikasikan bahwa polisi tengah menyelidiki aliran dana hasil kejahatan judi online yang melibatkan para tersangka.
Dugaan keterlibatan oknum Kementerian Kominfo dalam kasus judi online ini terungkap setelah polisi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kominfo pada Jumat (1/11/2024). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
"Iya benar ada penggeledahan di kantor Kominfo," tegas Ade Ary saat dikonfirmasi di Jakarta.
Penggeledahan kantor Kementerian Kominfo ini diduga terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi daring (online). Diduga, oknum pegawai Kementerian Kominfo memanfaatkan wewenang mereka untuk melindungi situs judi online tertentu, sehingga situs tersebut dapat beroperasi secara bebas dan meraup keuntungan.
Kasus ini mengundang kecaman dari berbagai pihak. Publik mempertanyakan bagaimana oknum pegawai Kementerian Kominfo, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas judi online, justru terlibat dalam kejahatan tersebut.
"Ini adalah bukti bahwa kejahatan judi online semakin canggih dan merambah ke berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintahan," ujar seorang pengamat hukum, yang meminta namanya dirahasiakan. "Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk memberantas kejahatan ini."
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di Kementerian Kominfo. Apakah ada celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan oknum pegawai melakukan tindakan koruptif?
Menteri Kominfo, yang belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini, dihadapkan pada tantangan berat untuk membersihkan nama baik Kementerian Kominfo dan memulihkan kepercayaan publik.
"Kami akan terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara tuntas," ujar seorang sumber di Kementerian Kominfo yang enggan disebutkan namanya. "Kami berkomitmen untuk memberantas judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya."
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan judi online merupakan ancaman serius yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak moral dan nilai-nilai luhur bangsa. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif, serta upaya pencegahan yang efektif, menjadi kunci untuk memberantas kejahatan ini.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait kasus ini:
- 11 pegawai Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online.
- Total 14 orang telah ditangkap, termasuk tiga warga sipil.
- Polisi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kominfo terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi daring.
- Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di Kementerian Kominfo dan memicu kecaman dari berbagai pihak.
- Menteri Kominfo dihadapkan pada tantangan berat untuk membersihkan nama baik Kementerian Kominfo dan memulihkan kepercayaan publik.
