Arab Saudi, melalui Otoritas Umum untuk Perawatan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, baru-baru ini menerbitkan pedoman khusus bagi jamaah wanita yang menjalankan ibadah di dua masjid suci tersebut. Aturan ini, yang disebarluaskan melalui akun resmi otoritas di platform X (sebelumnya Twitter), menimbulkan diskusi luas dan menarik perhatian publik global, khususnya umat Islam. Sembilan poin penting dalam pedoman tersebut menekankan pentingnya tata krama, kesopanan, dan kebersihan selama berada di area salat. Penerapan aturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah di tempat-tempat yang dianggap paling suci bagi umat Islam.
Pedoman tersebut secara tegas mengatur aspek-aspek perilaku jamaah wanita, mulai dari pakaian yang dikenakan hingga tata cara beribadah. Aturan pertama dan terpenting adalah kewajiban mengenakan pakaian Islami yang pantas dan sesuai dengan syariat. Hal ini menekankan pentingnya menjaga adab dan kesopanan dalam lingkungan ibadah yang sakral. Aturan selanjutnya menekankan pentingnya kerja sama dan kepatuhan terhadap petunjuk dan arahan petugas yang bertugas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Petugas tersebut berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah bagi seluruh jamaah.
Pedoman juga melarang sejumlah perilaku yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah jamaah lain. Tidur atau duduk di lantai selama waktu salat dilarang keras, mengingat hal tersebut dapat menghalangi jamaah lain untuk melaksanakan salat dengan nyaman dan khusyuk. Begitu pula dengan menjaga kelurusan shaf salat, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan salat berjamaah dan merupakan sunnah yang dianjurkan. Aturan ini menekankan pentingnya menjaga keselarasan dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah.
Aspek kebersihan juga menjadi perhatian utama dalam pedoman ini. Jamaah wanita dilarang makan atau minum di area salat, demi menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah. Membuang sampah sembarangan juga dilarang, dan jamaah diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, pedoman juga mengatur tentang tingkat kebisingan. Jamaah diimbau untuk menjaga volume suara agar tidak mengganggu kekhusyukan jamaah lain yang sedang beribadah. Berjalan di atas karpet dengan sepatu juga dilarang, demi menjaga kebersihan dan kerapian karpet yang digunakan untuk salat.
Poin terakhir dalam pedoman ini menekankan pentingnya menjaga barang bawaan pribadi. Jamaah wanita diimbau untuk tidak meninggalkan barang bawaan mereka tanpa pengawasan, guna mencegah kehilangan atau pencurian. Aturan ini menunjukkan perhatian otoritas terhadap keamanan dan kenyamanan jamaah selama berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Secara keseluruhan, pedoman ini mencerminkan upaya otoritas Arab Saudi untuk menciptakan lingkungan ibadah yang nyaman, tertib, dan khusyuk bagi seluruh jamaah, khususnya jamaah wanita. Penerapan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah dan memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna bagi para jamaah.
Status Hukum Anak Hasil Zina dalam Perspektif Islam: Sebuah Kajian Hukum dan Hadis
Selain regulasi baru di Masjidil Haram, isu lain yang menarik perhatian publik adalah status hukum anak hasil zina dalam Islam. Permasalahan ini kompleks dan melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral. Dalam Islam, nasab atau silsilah keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Nasab yang sah dan jelas merupakan pilar penting dalam menjaga struktur sosial dan hukum keluarga. Secara umum, nasab anak jatuh kepada ayah biologisnya melalui pernikahan yang sah. Namun, hal ini tidak berlaku bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, yaitu anak hasil zina.
Para ulama fikih telah membahas secara mendalam tentang status hukum anak hasil zina. Wahbah az-Zuhaili, salah satu ulama fikih kontemporer yang terkemuka, dalam kitabnya al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu, menjelaskan bahwa penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya hanya berlaku dalam tiga kondisi: pernikahan yang sah (shihah), pernikahan yang fasid (cacat), dan senggama syubhat (persetubuhan yang diragukan keabsahannya). Di luar ketiga kondisi tersebut, nasab anak kepada ayah biologisnya tidak dapat diakui. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai landasan sah bagi pembentukan keluarga dan penetapan nasab.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya juga memberikan penjelasan yang serupa. Fatwa tersebut menyatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini menegaskan bahwa status hukum anak hasil zina berbeda dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.
Hadis Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk tentang hal ini. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, "Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu." Hadis ini menunjukkan bahwa hanya suami yang sah yang memiliki hak atas anak yang dilahirkan istrinya, sementara laki-laki yang melakukan zina tidak memiliki hak apapun atas anak tersebut. Hadis ini menekankan pentingnya pernikahan yang sah sebagai dasar pembentukan keluarga dan penetapan nasab.
Namun, meskipun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, Islam tetap memberikan perlindungan dan hak-hak kepada anak hasil zina. Anak tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah dan perawatan dari ibunya dan keluarga ibunya. Islam menekankan pentingnya melindungi anak-anak, terlepas dari bagaimana mereka dilahirkan. Hal ini menunjukkan kasih sayang dan keadilan Islam dalam melindungi hak-hak anak, meskipun dalam situasi yang kompleks.
Kesimpulannya, regulasi baru bagi jamaah wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mencerminkan upaya Arab Saudi dalam menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah. Sementara itu, status hukum anak hasil zina dalam Islam menekankan pentingnya pernikahan yang sah sebagai landasan pembentukan keluarga dan penetapan nasab. Meskipun anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, Islam tetap memberikan perlindungan dan hak-hak dasar kepada anak tersebut. Kedua isu ini menunjukkan kompleksitas hukum dan moral dalam Islam, yang senantiasa berusaha untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan keadilan sosial. Perdebatan dan pemahaman yang mendalam terhadap kedua isu ini terus diperlukan untuk memastikan implementasi hukum dan aturan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
