Jakarta, 28 Oktober 2024 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersiap meluncurkan lembaga pengelola investasi baru, Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada tanggal 8 November 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).
"Terkait dengan Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan (secara) resmi (oleh) Presiden. Persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman.
Peluncuran Danantara, yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola aset dan investasi nasional. Pembentukan Danantara sendiri dilakukan melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," kata Muliaman, mengkonfirmasi revisi UU BUMN yang tengah dipersiapkan.
Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua aset milik pemerintah akan dikelola oleh badan ini, meskipun prosesnya akan dilakukan secara bertahap.
"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," jelas Muliaman.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, optimistis bahwa nilai dana kelolaan atau Asset Under Management (AuM) BP Danantara akan mencapai skala yang mampu menyaingi negara-negara maju. Anggito yakin bahwa dana investasi nasional, termasuk di BUMN, akan menjadi sumber utama AuM Danantara.
"Nanti akan diumumkan oleh Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari saham kita, ‘capital’ (modal) kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya," ungkap Anggito.
Anggito menekankan bahwa konsolidasi aset keuangan dan investasi pemerintah merupakan strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan keuangan negara. Ia mencontohkan negara-negara seperti Norwegia, China, dan Abu Dhabi yang berhasil mencapai AuM yang sangat besar melalui pengelolaan aset pemerintah yang terkonsolidasi.
"Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya, itu mampu untuk me-leverage, artinya, bisa menggunakan untuk menambah dana," kata Anggito.
Norwegia, melalui Norges Bank Investment Management (NBIM), berhasil mengumpulkan dana kelolaan mencapai 1.700 miliar dolar AS. China Development Bank mencapai 1.240 miliar dolar AS, Abu Dhabi Investment Authority (993 miliar dolar AS), Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi (847 miliar dolar AS), Qatar Investment Authority (765 miliar dolar AS), National Wealth Fund (NWF) Rusia (510 miliar dolar AS), Temasek milik Singapura (332 miliar dolar AS), Kuwait Fund for Arab Economic Development (302 miliar dolar AS), dan Khazanah milik Malaysia (30 miliar dolar AS).
"Nah, Indonesia di antara, tengah-tengah," ujar Anggito, menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai skala AuM yang setara dengan negara-negara maju.
Anggito menegaskan bahwa dana kelolaan Danantara bukanlah dana yang akan langsung dibelanjakan. Sifatnya non-tunai, namun mampu menambah dana dan menarik investasi dari luar dalam jumlah yang signifikan.
"Jadi ini dana yang tidak liquid, tapi kalau kita kumpulkan kan kita menjadi ‘super holding’ yang ‘solvent’ ya, yang bisa menarik dana dari yang lain, jadi ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis," jelasnya.
BP Investasi Danantara dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Peluncuran Danantara diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset dan investasi nasional. Dengan konsolidasi aset pemerintah dan kemampuan menarik investasi asing, Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membiayai proyek-proyek strategis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
