Jakarta, 7 Januari 2025 – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi ketat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Instruksi penting ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dan Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), Selasa (7/1/2025). Langkah proaktif ini diambil sebagai antisipasi terhadap temuan-temuan penyimpangan yang terungkap dalam Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024, khususnya terkait potensi manipulasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Timwas Haji 2025, menekankan urgensi pengawasan KPK dalam memastikan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan transparan dan akuntabel. "Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik," tegas Dasco. Permintaan Presiden ini bukan tanpa alasan. Bayang-bayang temuan Pansus Angket Haji 2024 masih menghantui, mengingatkan pada potensi celah korupsi dan manipulasi yang perlu diantisipasi secara serius.
Pansus Angket Haji 2024, yang dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, mengungkap sejumlah temuan signifikan. Salah satu temuan yang paling krusial adalah indikasi manipulasi alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya memanipulasi sistem alokasi kuota untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi sorotan utama. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian jemaah dan ketidakadilan dalam pembagian kuota yang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi.
Dasco secara gamblang menjelaskan kekhawatiran tersebut. "Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi, agar yang berhak yang berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," ungkapnya. Pernyataan ini menyiratkan adanya indikasi praktik-praktik curang yang dapat merugikan jemaah haji yang telah menantikan kesempatan suci ini selama bertahun-tahun. Pengawasan ketat dari KPK diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik-praktik tersebut dan memastikan setiap jemaah mendapatkan haknya secara adil.
Selain pengawasan KPK, pernyataan Dasco juga menyoroti apresiasi Presiden Prabowo terhadap kinerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Upaya bersama ini berhasil menurunkan BPIH menjadi Rp 89,41 juta, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,43 juta. Penurunan ini mencapai Rp 4 juta dibandingkan dengan BPIH 2024 yang mencapai Rp 93,4 juta.
Penurunan biaya haji ini merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji. Namun, penurunan biaya ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dan kenyamanan jemaah. Pengawasan yang ketat dari KPK menjadi kunci untuk memastikan bahwa penurunan biaya tidak diiringi dengan penurunan kualitas layanan atau bahkan menjadi celah baru bagi praktik korupsi.
Instruksi Presiden Prabowo kepada KPK untuk mengawasi penyelenggaraan haji 2025 merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan yang komprehensif dan independen dari KPK diharapkan dapat memberikan jaminan kepada jemaah haji bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Perlu diingat bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya sekadar urusan administrasi dan logistik, tetapi juga menyangkut aspek spiritual dan keagamaan yang sangat penting bagi umat Islam. Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari aspek efisiensi biaya, tetapi juga dari aspek kenyamanan, keamanan, dan kepuasan jemaah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan jemaah.
Lebih lanjut, peran KPK dalam hal ini bukan hanya sekedar pencegahan, tetapi juga deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. KPK diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama dan BPKH untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sistem. Hal ini akan membantu menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Keberhasilan pengawasan KPK juga akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sebaliknya, kegagalan dalam pengawasan dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.
Selain pengawasan dari KPK, peran serta dari berbagai pihak juga sangat penting dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan setiap potensi penyimpangan yang terjadi. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan transparan.
Dalam konteks yang lebih luas, instruksi Presiden Prabowo ini dapat diinterpretasikan sebagai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di semua sektor, termasuk sektor keagamaan. Penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dan transparan akan menjadi contoh nyata bagi sektor-sektor lainnya dalam upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan ibadah haji digunakan secara efektif dan efisien.
Kesimpulannya, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada KPK untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Pengawasan yang ketat dan komprehensif dari KPK, dibarengi dengan peran serta dari berbagai pihak, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan jemaah. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Semoga ibadah haji 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi seluruh jemaah.
