ERAMADANI.COM – Polresta Denpasar menggelar Apel Kesiapan Ops Zebra Agung 2023 dipimpin Kapolresta, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.IK., M.SI. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi kamseltibcarlantas yang kondusif menuju Pemilu Damai 2024 di wilayah hukum Polresta Denpasar. Apel tersebut dihadiri 120 personel gabungan dari personel Polresta dan polsek, Denpom IX Udayana, Dishub, Satpol PP, dan Jasa Raharja Kota Denpasar.
Saat membacakan amanat Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra, Kombes Bambang menekankan peran strategis lalu lintas dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Bagai fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia, lalu lintas memiliki peran sebagai media penghubung masyarakat dalam berinteraksi dan berpindah tempat, yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian.
“Meningkatnya aktivitas masyarakat di Bali belum sepenuhnya diikuti oleh kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak hanya warga negara Indonesia dan warga lokal, tetapi juga warga negara asing terlibat dalam pelanggaran lalu lintas,” ujarnya.
Data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bali menunjukkan peningkatan jumlah tilang selama Operasi Zebra tahun 2022 berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Tahun tersebut tercatat 535 kali tilang dan 91 kecelakaan lalu lintas, termasuk 9 kematian dan 3 luka berat.
Melansir dari balipost.com, Untuk mengatasi masalah ini, Polresta Denpasar bersama dengan jajaran melaksanakan Operasi Zebra Agung tahun 2023. Operasi ini berlangsung selama 14 hari mulai dari 4 hingga 17 September 2023. Operasi ini mengedepankan pola operasi preemtif dan preventif, serta menerapkan penegakan hukum secara elektronik baik secara statis maupun mobile.
“Beberapa sasaran pelanggaran yang harus diperhatikan seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, penggunaan helm SNI dan safety belt, pengendara yang dalam pengaruh alkohol, melawan arus, dan berkendara melebihi batas kecepatan,” ucapnya.
Kapolresta Bambang menambahkan, melalui Operasi Zebra tahun ini diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat ditingkatkan. Ia juga memohon dukungan dari rekan-rekan TNI, pemda, dan instansi terkait lainnya untuk menyukseskan operasi ini.
“Pimpinan juga memberikan perhatian kepada seluruh personel yang terlibat, termasuk para pejabat operasi dan padal. Mereka diminta untuk memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya terkait dengan SOP, cara bertindak dan sasaran operasi yang telah ditentukan,” tegasnya.
Di samping itu, seluruh personel juga diingatkan untuk menghindari tindakan arogan dan mengutamakan tindakan simpatik dan humanis dalam penegakan hukum lalu lintas. Pungli dan pemerasan terhadap masyarakat tidak diperkenankan dan teknologi ETLE harus diutamakan.
Keamanan dan keselamatan diri juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas, sementara koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan.
