ERAMADANI.COM, DENPASAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali menyatakan sikap penolakan terhadap segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia dan Bali khususnya.
Dilansir dari Republika.co.id, Ketua Umum MUI Bali Muhammad Taufik Asadi mengatakan, pihaknya mendapat informasi rencana kegiatan Grand Final Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 yang akan diselenggarakan Yayasan Gaya Dewata pada, Rabu 10 Oktober 2018.
“Ini jelas sangat memprihatinkan, sebab tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama di Indonesia,” kata Taufik secara tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (9/10).
MUI Bali sebagai wadah seluruh umat Islam di Bali selama ini menjalankan kaidah agama dan konstitusi RI. Taufik mengatakan, perilaku LGBT adalah menyimpang dan bertentangan dengan moral juga agama.
Perilaku LGBT dalam Islam adalah dosa besar. Hukumnya ada beberapa pendapat. Pertama, pelaku dihukum dengan hukuman zina karena dianalogikan sama-sama melakukan hal yang haram. Ini adalah pendapat Hadawiyah dari jamaah dari kaum salaf dan khalaf, juga Imam Syafii.
Kedua, pelaku homoseksual dan yang homo itu dibunuh, baik keduanya itu muhshonatau sudah pernah menikah dan bersetubuh, atau ghairu muhshon (belum pernah menikah). Ini merupakan pendapat pendukung dan qaul qadim as-Syafii. Menurut sejumlah ayat Alquran dan hadis, tindakan dosa besar wajib dihindari dan pelaku-pelakunya perlu dijatuhi hukuman.
Perilaku LGBT, sebut Taufik, juga bertentangan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini juga bertentangan dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, segala bentuk kegiatan bermuatan menyimpang merupakan perilaku inskontitusional.
“Untuk menghindari terjadinya hal-hal tak diinginkan, seperti adanya pembubaran paksa atau konflik horizontal antarkelompok masyarakat, MUI Bali memohon kepada pemerintah, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk melarang, membatalkan, dan membubarkan kegiatan tersebut,” kata Taufik.
Tidak hanya itu, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Bali menolak Grand Final Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018. Pasalnya acara tersebut diduga mengandung aktivitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Bali, Zulfikar Ramly menegaskan bahwa aktivitas LGBT bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai budaya Indonesia. Selain itu, juga bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia.
“Aktivitas LGBT bertentangan dengan dengan ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya Pasal 28 J dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” terang Zulfikar Ramly dalam keterangan tertulisnya.
Zulfikar menekankan bahwa prilaku LGBT beserta seluruh kegiatan yang bermuatan menyimpang adalah bentuk prilaku yang inkonstitusional. Terlebih, kata Ramly, di dalam Islam, LGBT merupakan perbuatan haram.
“Majelis Hukum, HAM dan Konstitusi Muhammadiyah Bali memohon kepada pemerintah dalam hal ini, pihak aparat kepolisian daerah Bali untuk melarang dan membatalkan serta membubarkan kegiatan tersebut,” tambahnya.
Amir Sahabat Subuh Bali Yusuf Santiaji mendukung keputusan MUI Bali dan Muhammadiyah Bali serta akan mengawal fatwa MUI tersebut.
