Bandung, 16 April 2025 – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menekankan pentingnya program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berkeadilan dan bermartabat. Hal ini disampaikan Romo Syafi’i dalam kuliah umum bertajuk "Mewujudkan Ketahanan Nasional: Sinergi Generasi Muda dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045" di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kuliah umum tersebut tidak hanya membahas program-program sosial, tetapi juga menyoroti secara komprehensif konsep ketahanan nasional Indonesia. Mengutip data Indeks Ketahanan Nasional (IKN) 2024 dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Romo Syafi’i memaparkan bahwa Indonesia berada pada kategori cukup tangguh dengan skor 2,87. Meskipun demografi menunjukkan skor tertinggi (3,20) berkat bonus demografi, aspek sosial budaya justru menjadi titik lemah dengan skor 2,55.
"Ketahanan sosial budaya merupakan fondasi persatuan bangsa, dan menjadi syarat mutlak untuk memperkuat capaian ekonomi, politik, dan pertahanan negara," tegas Romo Syafi’i. Ia menjelaskan bahwa rendahnya skor ketahanan sosial budaya ini menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah strategis, pemerintah telah membentuk Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa, melestarikan nilai-nilai luhur, dan memperluas program-program sosial budaya.
"Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan identitas kita sebagai bangsa. Kementerian Kebudayaan berperan krusial dalam menjaga persatuan dan keberagaman di tengah kemajemukan Indonesia," tambahnya.
Lebih lanjut, Romo Syafi’i menekankan pentingnya pemahaman sejarah, konstitusi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun ketahanan nasional. Ia mengingatkan generasi muda untuk mewaspadai doktrin-doktrin kolonial seperti "The strong do what they can, and the weak suffer what they must" dan strategi "divide et impera". Generasi muda, menurutnya, harus menjadi kekuatan pemersatu yang mampu menjaga arah perjuangan bangsa menuju keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan sejati.
"Generasi muda harus mampu melawan berbagai bentuk manipulasi dan memecah belah bangsa dengan memperkuat solidaritas lintas identitas dan generasi," serunya.
Salah satu poin penting yang diangkat Romo Syafi’i adalah urgensi penerapan Ekonomi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa ekonomi nasional tidak boleh hanya berorientasi pada inovasi pasar semata, tetapi harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
"Ekonomi Pancasila mendorong inovasi dan kebebasan pasar, namun tetap menempatkan negara sebagai pelindung kelompok masyarakat paling rentan," jelasnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab aktif melindungi kelompok lemah, sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang inklusif.
Program MBG dan Sekolah Rakyat, yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, dianggap Romo Syafi’i sebagai contoh nyata implementasi prinsip Ekonomi Pancasila. Program-program ini, menurutnya, merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.
"Konstitusi kita menegaskan bahwa negara bukan hanya pelindung, tetapi juga ‘orang tua’ bagi mereka yang tidak memiliki daya. Negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan. Negara harus hadir, memberi makan, pendidikan, dan perlindungan bagi yang paling rentan," ujar mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Gerindra ini.
Romo Syafi’i menilai program MBG dan Sekolah Rakyat selaras dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) yang berkeadilan dan bermartabat. Ia menekankan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat bersinergi membangun fondasi perubahan sejak dini, khususnya selama periode Asta Cita 2025-2029.
"Ketahanan nasional bukan hanya soal militer atau keamanan, tetapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan moral. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agent of change," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA) ITB, Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, menyatakan bahwa sejak kemerdekaan, Indonesia memikul misi besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan peran aktif seluruh elemen bangsa, termasuk kampus, mahasiswa, dan masyarakat luas.
Dr. Rikrik menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun kesadaran kolektif terhadap arah perjuangan bangsa ke depan. "Kampus bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk kesadaran kebangsaan dan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia," tegasnya.
Secara keseluruhan, kuliah umum di ITB ini menyoroti pentingnya pembangunan ketahanan nasional yang holistik, meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Program-program sosial seperti MBG dan Sekolah Rakyat dipandang sebagai pilar penting dalam membangun negara kesejahteraan, sejalan dengan amanat konstitusi dan visi Indonesia Emas 2045. Peran generasi muda sebagai agen perubahan juga ditekankan sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan mulia ini. Pernyataan Wamenag ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Tantangan ke depan terletak pada implementasi efektif program-program tersebut dan penguatan sinergi antar berbagai elemen bangsa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
