Jakarta, 27 Oktober 2024 – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersiap menyelenggarakan Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, sebuah langkah strategis dalam merespon kompleksitas permasalahan keluarga Indonesia di tengah gelombang urbanisasi yang masif. Kongres yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 31 Januari hingga 1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Harlah ke-102 NU. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Festival Keluarga Indonesia di Kota Kasablanka Mall pada 1-2 Februari 2025.
Bukan sekadar seremonial peringatan hari lahir, Kongres Keluarga Maslahat NU ini diposisikan sebagai forum kritis untuk merumuskan solusi komprehensif terhadap berbagai tantangan yang menghadang keutuhan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. Hj. Alissa Wahid, Sekretaris Tim Materi Kongres, dalam konferensi pers di kantor pusat PBNU, Jakarta, menekankan urgensi penyelenggaraan kongres ini. Ia memaparkan bahwa permasalahan keluarga saat ini telah berkembang menjadi isu multidimensi, meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan kesehatan fisik dan mental, isu lingkungan, hingga problematika ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas keluarga.
"Berbagai masalah yang kompleks ini menuntut respons yang terintegrasi dan berbasis data," tegas Alissa Wahid. "Kongres ini bukan sekadar wacana, melainkan upaya nyata PBNU untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak positif bagi kemaslahatan keluarga Indonesia."
Untuk mencapai tujuan tersebut, PBNU tidak berjalan sendiri. Kongres Keluarga Maslahat NU dirancang sebagai platform kolaborasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Kerjasama strategis ini dinilai krusial untuk memastikan terwujudnya solusi yang efektif dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga yang dilibatkan antara lain:
- Badan Gizi Nasional: Untuk memastikan tercukupinya gizi keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak, serta pencegahan masalah gizi buruk yang berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak.
- Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Untuk menyelaraskan kebijakan kependudukan dengan kebutuhan keluarga, termasuk akses terhadap layanan administrasi kependudukan yang memudahkan keluarga.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Untuk mengintegrasikan isu keluarga ke dalam perencanaan pembangunan nasional, memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk program-program keluarga.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): Untuk membahas strategi peningkatan kualitas keluarga melalui program-program keluarga berencana, edukasi reproduksi, dan kesehatan reproduksi.
- Kementerian Agama: Untuk memperkuat peran agama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berakhlak mulia, serta mencegah konflik berbasis agama dalam keluarga.
- Kementerian Kesehatan: Untuk memastikan akses keluarga terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan pencegahan penyakit.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): Untuk membahas isu-isu kesetaraan gender dalam keluarga, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, serta pemberdayaan perempuan dalam keluarga.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Untuk memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Kolaborasi multi-sektoral ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang holistik dan terintegrasi, mampu menjawab tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia dari berbagai perspektif. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, sebagai pembicara kunci semakin mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan kongres ini.
Ketua PBNU, Hasanuddin Ali, dalam kesempatan yang sama, turut menekankan pentingnya Kongres Keluarga Maslahat NU dalam konteks perubahan lanskap kependudukan Indonesia. Ia menyoroti pergeseran signifikan dari masyarakat rural ke perkotaan.
"Fenomena urbanisasi yang masif ini telah mengubah dinamika kehidupan keluarga," ujar Hasanuddin Ali. "Saat ini, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan diprediksi akan meningkat hingga 78 persen pada tahun 2045. Pergeseran ini membawa tantangan baru bagi keluarga, seperti peningkatan persaingan hidup, perubahan pola asuh anak, dan potensi konflik sosial."
Perubahan lanskap ini, lanjut Hasanuddin Ali, menuntut adaptasi dan inovasi dalam strategi pembangunan keluarga. Kongres ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan keluarga di perkotaan, termasuk akses terhadap perumahan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai. PBNU, melalui kongres ini, tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga Indonesia yang tangguh dan sejahtera.
Kongres Keluarga Maslahat NU bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi praktik terbaik, inovasi, dan solusi konkret dalam mengatasi permasalahan keluarga. Diharapkan, kongres ini akan menghasilkan deklarasi atau rekomendasi kebijakan yang komprehensif, yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Indonesia.
Lebih lanjut, Kongres Keluarga Maslahat NU juga akan membahas isu-isu spesifik yang relevan dengan konteks Indonesia, seperti:
- Pengaruh teknologi terhadap keluarga: Dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dan teknologi digital terhadap interaksi keluarga, pola asuh anak, dan kesehatan mental keluarga.
- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Strategi pencegahan dan penanganan KDRT, perlindungan korban, dan pemulihan bagi pelaku KDRT.
- Peran laki-laki dalam keluarga: Pemberdayaan laki-laki untuk berperan aktif dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, serta menciptakan kesetaraan gender dalam keluarga.
- Pendidikan anak usia dini (PAUD): Pentingnya PAUD dalam membentuk karakter anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung kesuksesan keluarga.
- Kesejahteraan ekonomi keluarga: Strategi peningkatan ekonomi keluarga, akses terhadap lapangan kerja, dan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- Peran tokoh agama dan masyarakat: Peran penting tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada keluarga, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, hingga tokoh agama dan masyarakat, Kongres Keluarga Maslahat NU diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Kongres ini menjadi bukti nyata komitmen PBNU dalam membangun keluarga Indonesia yang kuat, sejahtera, dan harmonis, sekaligus menjadi warisan berharga dalam rangka memperingati Harlah ke-102 NU. Harapannya, kongres ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui keluarga yang kokoh dan berdaya.
