ERAMADANI.COM, DENPASAR – Saat sidang tahunan MPR Jumat (14/08/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan APBN 2021 dalam Banyak kalangan berharap Jokowi dapat mencungkil kebijkan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi covid-19.
Karenanya, jika tahun lalu arah kebijakan ekonomi diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menjawab tantangan bonus demografi, kali ini strategi tersebut harus diubah total.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai saat ini penanganan penyebaran Covid-19, serta pemulihan ekonomi lebih genting dari peningkatan daya saing. Apalagi, ancaman resesi sudah di depan mata, setelah pertumbuhan ekonomi kuartal dua lalu terkoreksi cukup dalam.
Melansir dari CNNIndonesia.com, jika perekonomian gagal bangkit pada kuartal ketiga ini, dapat dipastikan masalah yang dihadapi pemerintah tahun depan akan makin runyam.
Pasalnya, kemampuan fiskal pemerintah mengguyur uang ke sektor riil guna menggerakkan roda ekonomi kian terbatas.
Saran Faisal Terkait Kebijakan Ekonomi Tahun Depan
Faisal memberikan saran untuk menghindari hal tersebut di kebijakan ekonomi. Menurutnya Pemerintah harus benahi program-program stimulus yang telah dijalankan agar lebih optimal dan efisien di tahun depan.
Misalnya, di bidang perbankan pemerintah harus mulai menghitung ulang anggaran untuk memberikan penjaminan kepada perbankan dalam upaya mengenjot penyaluran kredit baik ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun korporasi besar.
Sebab, di tengah rezim ekonomi suku bunga rendah, ekspansi kredit akan menekan perolehan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan.
Terlebih, biaya kredit dapat meningkat tajam karena bank masih melakukan restrukturisasi, dan menunda pembayaran kredit nasabah.
Ujung-ujungnya rasio kecukupan modal perbankan (Capital Adequacy Ratio) akan terkuras dan bank membutuhkan suntikan modal besar agar tetap bisa bertahan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam rapat bersama komisi XI akhir Juni lalu, juga telah menaksir CAR perbankan bisa tergerus hingga 4 persen pada 2021.
Hal ini terjadi jika ekspansi kredit lebih dari Rp1.300 triliun, dengan peningkatan alat tertimbang menurut risiko (ATMR) 100 persen serta suntikan modal dari pemegang saham
“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan apakah kebijakan ekonomi stimulus perbankan lewat Peraturan OJK (POJK) 11 tahun 2020 akan diteruskan,” ujarnya.
“Termasuk juga soal penempatan dana di bank jangkar supaya bank tidak kelabakan,” imbuhnya.
Sederet Program yang Perlu Dirombak
Selain itu, pemerintah juga perlu merombak program yang menghambat aliran bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat.
Sehingga, daya beli bisa terdorong dengan optimal dan konsumsi rumah tangga bisa kembali terangkat.
Hal ini penting sebab investasi dan ekspor yang turut menopang pertumbuhan ekonomi belum bisa sepenuhnya diandalkan.
Dua komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) itu diperkirakan masih sulit untuk tumbuh karena kondisi perlambatan ekonomi yang juga masih dihadapi berbagai negara.
“Jadi prioritasnya adalah menghadapi masalah yang ada saat pandemi, yaitu masalah permintaan yang anjlok atau demand shock, fokus lah mendorong ekonomi dari sisi demand,” imbuh Faisal.
Jika konsumsi terangkat, otomatis aktivitas perekonomian akan kembali pulih dan industri akan kembali meningkatkan kapasitas produksinya. Barul ah setelah itu upaya menarik investor kembali jor-joran dilakukan pemerintah.
“Kalau industri bergeliat, investasi pasti akan tumbuh, kok. Pasarnya ada, uangnya ada, dan usaha baru pasti muncul yang dampaknya ke penciptaan lapangan kerja akan positif,” ujar Faisal.
Pemerintah Perlu Menaruh Perhatian Kepada Sektor yang Tetap Tumbuh
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan pemerintah perlu menaruh perhatian terhadap ekonomi.
Terutama kepada sektor-sektor yang tetap tumbuh dan menopang PDB pada kuartal II 2020, seperti pertanian, informasi dan komunikasi.
Dalam hal pertanian, pemerintah sudah saatnya mendorong produktivitas petani dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari kredit modal kerja, subsidi pupuk hingga akses terhadap lahan.
Apalagi, kontribusi sektor ini dalam struktur PDB mencapai 15,46 persen atau terbesar kedua setelah industri pengolahan.
Sementara, sektor komunikasi dan informasi, meski kontribusinya dalam struktur PDB terbilang masih mini, juga perlu didorong karena berpotensi menjadi katalis perekonomian di masa mendatang.
Dengan infrastruktur telekomunikasi yang berkembang pesat, menurut dia, maka sektor perdagangan juga dapat kembali terangkat. Bahkan, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ini adalah game changer-nya. Bagaimana digitalisasi itu meluas. Perdagangan akan terkena dampaknya juga,” katanya.
“Makanya, kalau kita bicara mengenai fokus pembangunan infrastruktur ke depan ya kita harus bicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, terlebih ekonomi,” ujarnya.
Tentu, di luar menyusun strategi untuk mengembangkan dua sektor tersebut, pemerintah juga perlu menekan kurva kasus covid-19 dan mencegah terjadinya gelombang kedua penyebaran virus corona.
Sebab, jika pemerintah gagal mengendalikan pandemi, aktivitas perekonomian tidak akan kembali seperti semula.
Imbasnya, fase resesi akan dialami Indonesia dan bahkan bisa berujung pada depresi ekonomi.
Jika hal ini terjadi, akan terbentuk kondisi “new normal” di mana Indonesia akan terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi rendah.
“Hal ini terjadi kalau aktor-aktor perekonomian, seperti tenaga kerja, industri dan rumah tangga kehilangan kemampuan ekonomi dan produktivitasnya. Ini lah yang disebut dengan economic hyteresis,” pungkasnya. (MYR)
