ERAMADANI.COM – Pajak progresif merupakan ketentuan di mana pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu motor atau mobil di satu alamat rumah, harus membayar pajak yang berbeda-beda tiap kendaraannya.
Sebelumnya, Korlantas Polri sempat mengusulkan penghapusan kebijakan ini, karena ternyata banyak orang yang memalsukan data kendaraan agar terhindar dari pajak progresif.
Ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari kendaraan pertama, kedua, dan seterusnya hingga kendaraan ke-17 yang dimiliki oleh seseorang.
Secara rinci, berikut ini besaran tarif pajak progresif yang berlaku di wilayah DKI Jakarta:
Kendaraan pertama besaran pajaknya 2 persen
Kendaraan kedua besaran pajaknya 2,5 persen
Kendaraan ketiga besaran pajaknya 3 persen
Kendaraan keempat besaran pajaknya 3,5 persen
Kendaraan kelima besaran pajaknya 4 persen
Dan seterusnya hingga kepemilikan ke-17 dengan pengenaan pajak 10 persen
Dilansir dari kompas.com, kebijakan terkait pajak progresif ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015.
Kemudian untuk cara menghitungnya, misalkan untuk kendaraan kedua, pemilik kendaraan tinggal mengalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NKJB) dengan 2,5 persen.
Sehingga kemudian, itulah besaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebagai contoh, NKJB sebuah motor adalah Rp 20 juta.
Angka ini kemudian dikalikan dengan 2,5 persen, karena merupakan kepemilikan kedua. Maka, nilai PKB yang harus dibayarkan adalah Rp 500.000.
Angka ini belum termasuk dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Besarannya adalah Rp 35.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp 143.000 untuk kendaraan roda empat.
