Jakarta, 15 Januari 2025 – Sebuah narasi viral di media sosial mengklaim sebuah masjid tetap utuh setelah dilanda kebakaran hebat di Los Angeles, California. Gambar yang beredar, diunggah oleh akun Facebook IBBL – Knowledge Islam Kindness, memperlihatkan sebuah bangunan kokoh yang tampak tak tersentuh api di tengah lingkungan sekitarnya yang hangus terbakar. Unggahan tersebut disertai keterangan, "Meski terjadi kebakaran dahsyat dan sangat berbahaya di Los Angeles, California, Masjid ini tetap aman. AlhamdulillAah." Namun, klaim tersebut terbukti menyesatkan.
Penelusuran fakta oleh detikHikmah mengungkapkan bahwa foto yang beredar bukanlah gambar masjid di Los Angeles. Setelah dilakukan verifikasi menggunakan Google Lens, foto tersebut teridentifikasi sebagai gambar sebuah rumah di Lahaina, Hawaii, yang selamat dari kebakaran hutan dahsyat pada tahun 2023. Laporan dari berbagai media internasional, termasuk BBC (22 Agustus 2023) dengan judul "Hawaii wildfires: The red Lahaina house that survived Maui fires," dan Honolulu Civil Beat (19 Agustus 2023) dengan judul "What Saved The ‘Miracle House’ In Lahaina?", menayangkan foto yang identik. Getty Images juga memiliki foto serupa dengan keterangan yang menjelaskan gambar tersebut sebagai potret udara sebuah rumah beratap merah yang selamat dari kebakaran di Lahaina, Hawaii pada 10 Agustus 2023.
Kesimpulannya, klaim viral tentang masjid yang selamat dari kebakaran Los Angeles adalah informasi palsu atau hoaks. Foto yang digunakan telah disalahgunakan konteksnya, dan menghubungkannya dengan peristiwa kebakaran di Los Angeles sepenuhnya tidak berdasar. Penyebaran informasi yang tidak akurat ini perlu diwaspadai dan dihentikan untuk mencegah misinformasi yang lebih luas di masyarakat. Perlu adanya peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan salah sebelum menyebarkannya.
Wacana Libur Sekolah Selama Bulan Puasa 2025: Perdebatan dan Antisipasi
Di tengah maraknya informasi hoaks tersebut, isu lain yang tengah ramai diperbincangkan adalah wacana libur sekolah selama bulan Ramadan 2025. Wacana ini mencuat setelah Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, membenarkan adanya usulan tersebut, meskipun ia menegaskan bahwa hal itu belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Romo Syafi’i kepada wartawan usai rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024. "Udah ada wacananya," ujarnya singkat menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan libur sekolah selama sebulan penuh di bulan Ramadan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa keputusan mengenai libur sekolah selama Ramadan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lintas kementerian. Rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini disampaikan Mu’ti kepada wartawan usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.
Mu’ti menekankan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Saat ini, terdapat tiga opsi yang sedang dipertimbangkan terkait usulan libur Ramadan. Opsi-opsi tersebut belum dipublikasikan secara detail, namun perdebatan di publik telah muncul, mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap kalender pendidikan, efektivitas pembelajaran, dan kebutuhan keluarga.
Penentuan Awal Puasa 2025: Muhammadiyah vs Pemerintah
Sementara itu, persiapan untuk bulan Ramadan 2025 juga telah dimulai. Puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada bulan Maret. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Berdasarkan perhitungan KHGT, awal puasa Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Hal ini diumumkan oleh Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto, pada Selasa, 7 Januari 2025. Perhitungan tersebut didasarkan pada ijtimak akhir bulan Sya’ban yang terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025. Muhammadiyah menetapkan puasa akan berlangsung selama 29 hari, sehingga Idul Fitri 1446 H jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.
Penetapan awal puasa oleh Muhammadiyah ini sejalan dengan prediksi peneliti utama bidang astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin. Berdasarkan analisis data astronomi dan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang digunakan pemerintah, Thomas Djamaluddin memperkirakan awal Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025. Namun, ia juga menambahkan kemungkinan penetapan awal Ramadan menjadi 2 Maret 2025 setelah sidang isbat.
Pemerintah sendiri akan menetapkan awal puasa 2025 setelah menggelar sidang isbat, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat akan digelar pada 29 Syakban, dan keputusan pemerintah akan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menentukan awal puasa Ramadan. Perbedaan penetapan awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah ini merupakan hal yang lumrah dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, mencerminkan perbedaan metode hisab dan rukyat yang digunakan. Namun, perbedaan ini diharapkan tidak menimbulkan perpecahan dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Perbedaan ini justru menjadi bagian dari dinamika keagamaan di Indonesia yang kaya akan keberagaman.
Kesimpulannya, tahun 2025 akan diawali dengan tantangan dalam menanggulangi penyebaran informasi hoaks dan diwarnai dengan perdebatan mengenai kebijakan publik seperti wacana libur sekolah selama Ramadan. Proses penetapan awal puasa Ramadan juga akan kembali menjadi sorotan, menunjukkan kompleksitas dan dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Ke depan, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks, serta dialog yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
