Sleman, Yogyakarta – Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Miftah, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pengunduran diri ini menyusul kontroversi yang ditimbulkan oleh beredarnya video viral yang memperlihatkan dirinya melontarkan candaan yang dianggap menyinggung seorang pedagang es teh bernama Sunhaji. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan Gus Miftah sendiri di Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024), diiringi air mata penyesalan.
“Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, serta setelah melalui perenungan yang mendalam, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Gus Miftah dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca menahan haru. Keputusan ini, menurutnya, diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dampak negatif dari tindakannya terhadap citra jabatan yang diembannya dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama.
Kejadian yang menjadi pemicu pengunduran diri ini bermula dari sebuah acara sholawatan yang diisi Gus Miftah beberapa waktu lalu. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Gus Miftah berinteraksi dengan Sunhaji, seorang pedagang es teh yang kebetulan hadir di acara tersebut. Interaksi yang seharusnya ringan dan menghibur justru berujung pada kontroversi, karena candaan yang dilontarkan Gus Miftah dinilai oleh banyak pihak sebagai penghinaan dan merendahkan profesi Sunhaji sebagai pedagang.
Meskipun detail candaan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam rilis resmi, beredarnya video tersebut memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat. Banyak netizen yang mengecam tindakan Gus Miftah, menganggapnya tidak pantas bagi seorang tokoh agama dan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan. Kritik pedas bermunculan di berbagai platform media sosial, menuntut Gus Miftah untuk meminta maaf secara terbuka dan bertanggung jawab atas pernyataannya.
Tekanan publik yang semakin meningkat akhirnya memaksa Gus Miftah untuk mengambil langkah konkret. Pada Rabu (4/12/2024), tiga hari sebelum pengumuman pengunduran dirinya, Gus Miftah mengunjungi rumah Sunhaji di Grabag, Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf langsung kepada Sunhaji atas kesalahannya. Meskipun detail percakapan antara Gus Miftah dan Sunhaji tidak dipublikasikan secara luas, permintaan maaf tersebut tampaknya tidak cukup meredam gelombang kritik yang telah bergulir.
Pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden merupakan langkah yang cukup berani dan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Miftah bertanggung jawab atas kesalahannya dan menempatkan kepentingan nasional dan citra lembaga di atas kepentingan pribadi. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menoleransi perilaku yang dapat merusak kerukunan umat beragama dan kepercayaan publik.
Namun, di balik pengunduran diri ini, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pejabat publik, termasuk Utusan Khusus Presiden, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang? Kedua, bagaimana peran media sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pejabat publik? Ketiga, bagaimana membangun budaya kritis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang publik, terutama di era digital yang penuh dengan potensi misinterpretasi dan penyebaran informasi yang tidak akurat?
Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, bahwa setiap ucapan dan tindakan, terutama bagi tokoh publik, memiliki konsekuensi yang luas dan dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat. Kebebasan berekspresi memang dijamin oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan etika yang tinggi. Candaan yang dianggap lucu oleh sebagian orang, bisa saja menjadi penghinaan bagi orang lain. Oleh karena itu, kesadaran akan konteks dan dampak dari setiap ucapan sangatlah penting untuk dijaga.
Pengunduran diri Gus Miftah juga menyoroti pentingnya memperkuat nilai-nilai kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk dengan beragam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kerukunan merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kerukunan tidak hanya dibangun melalui program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui kesadaran dan tanggung jawab setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Lebih jauh lagi, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Di era informasi yang serba cepat dan mudah diakses melalui media sosial, kemampuan untuk menyaring informasi, mengevaluasi kebenaran berita, dan memahami konteks sangatlah krusial. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau bersifat provokatif dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.
Di sisi lain, peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya tokoh agama bersikap dan bertindak di ruang publik. Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Mereka diharapkan dapat menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik bagi umatnya. Pernyataan atau tindakan yang kontroversial dari tokoh agama dapat berdampak negatif terhadap citra agama dan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Oleh karena itu, tokoh agama perlu lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak di ruang publik, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap tindakannya.
Secara keseluruhan, pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden merupakan peristiwa yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Peristiwa ini tidak hanya menyoroti pentingnya tanggung jawab dan etika dalam berinteraksi di ruang publik, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya kerukunan umat beragama dan peran media sosial dalam membentuk opini publik. Semoga peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik dan rukun. Ke depan, diharapkan adanya mekanisme yang lebih efektif untuk mencegah kejadian serupa dan meningkatkan literasi digital masyarakat agar terhindar dari penyebaran informasi yang menyesatkan. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali bagaimana kita dapat bersama-sama membangun kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman Indonesia.
