ERAMADANI.COM, INDONESIA – Penolakan terhadap Omnibus Law oleh mahasiswa maupun masyarakat ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, setidaknya ada lebih dari 20 daerah yang mendapatkan aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law. Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memberikan respon kepada massa dan meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Oleh karena desakan dari massa, beberapa Pemda seperti gubernur, wali kota, dan bupati daerah yang bersangkutan berjanji menyampaikan aspirasi massa ke pusat.
Melansir dari berbagai sumber, berikut daftar Pemda yang berjanji menyampaikan aspirasi demonstran.
1. Gubernur Kalimantan Barat Desak Jokowi Batalkan Omnibus Law
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, melalui akun faceboknya menyatakan sikap terkait Omnibus Law serta mendesak Jokowi untuk membatalkan Undang-undang tersebut.
“Assalamu’alaikum, selamat sore, sy Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perpu yg menyatakan mencabut Omni Bus Law, UU Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masy dan tdk mustahil semakin meluas.”
Bang Midji
Pada postingan tersebut, Sutarmidji juga menyatakan sikapnya terhadap Omnibus Law.
“Undang Undang yg baik harusnya sesuai dgn rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dlm masyarakat.”
Bang Midji
2. Gubernur Jawa Barat Surati Jokowi
Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat menemui massa yang melakukan aksi unjuk rasa ke depan Gedung Sate.
Bahkan, ia mengatakan akan mengirimi DPR dan Presiden Jokowi surat yang berisi penyampaian aspirasi dari buruh menolak Undang-undang Omnibus Law.
Ridwan Kamil juga menjelaskan akan meminta Presiden Jokowi untuk menertibkan Perpu pengganti Undang-undang.
Lantaran proses undang-undang tersebut masih 30 hari untuk perevisian dan penandatanganan oleh presiden.
Kedua surat itu telah mendapat tanda tangan Ridwan Kamil dan pengiriman surat berlangsung pada Jumat, 9 September 2020.
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kirim Surat ke Pusat
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga bersikap serupa dengan Gubernur Jabar dan Kalbar.
Sultan Hamengkubuwono X berjanji menyampaikan penolakan buruh kepada pemerintah pusat.
“Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka.”
Sultan dalam keterangan resmi dari Humas Pemda DIY
4. Wali Kota Sukabumi Salurkan Aspirasi Massa ke Pusat Melalui Surat
Sementara Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, menyatakan sikap tegas pemerintah Kota Sukabumi terhadap Undang-undang Cipta Kerja pada massa, Kamis (8/10/20) kemarin.
“Kami Pemerintah Kota Sukabumi bersama masyarakat dan mahasiswa secara tegas menolak undang-udang tersebut.”
Wali Kota Sukabumi
Ahmad Fahmi juga mengambil tindakan serupa dengan Ridwan Kamil dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, yakni mengirimi pemerintah pusat surat yang berisi aspirasi para pengunjuk rasa.
5. Wali Kota Bandung Surati Jokowi Tolak Omnibus Law
Selain itu, Oded M. Danial juga melakukan pengiriman surat aspirasi Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bandung kepada Presiden Joko Widodo, yang berisi penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Arief Syaifudin, dalam keterangan tertulis menjelaskan isi surat Wali Kota Bandung itu.
“Tuntutan dari teman-teman serikat buruh itu intinya agar ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja. Mereka merasa UU Cipta Kerja tidak sesuai keinginan mereka.”
Arief
6. Bupati Bandung Barat Salurkan Aspirasi Massa ke Pusat
Bupati Kota Bandung Barat, Aa Umbara, menemui ribuan buruh ketika aksi unjuk rasa pada Selasa (6/10/2020).
Selain itu, Aa Umbara bahkan naik ke atas mobil komando massa untuk melakukan orasi.
“Saya sengaja dengan kapolres, sudah stand by menunggu di sini dari jam 11.00 WIB untuk menyambut rekan-rekan buruh semua. Bahkan juga Ketua DPRD, Ketua Komisi IV, dan anggota lainnya sudah hadir sejak pagi.”
Aa Umbara
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya memperjuangkan aspirasi para buruh dalam menolak Omnibus Law ke pemerintah pusat.
“Terkait Omnibus Law ini, kami dari Pemerintah KBB (Kabupaten Bandung Barat) sudah merekomendasikan keinginan buruh ke pusat untuk menolak Omnibus Law.”
Aa Umbara
(ERK)
